JABAROKENEWS.COM, Banten – Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan nota pengantarnya dalam Rapat Paripurna Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (14/8/2026).
Penyusunan KUA-PPAS berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan tema Pembangunan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Berintegritas dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global yang Diselaraskan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat.
Penyusunan itu bertujuan untuk menyesuaikan kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2027 sesuai dengan kondisi terkini sehingga lebih akuntabel, seperti kondisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya, serta menetapkan asumsi dasar penyusunan APBD Provinsi Banten 2027.
“Sehingga pada akhirnya menjadi rasional dan realistis sebagaimana telah dibahas bersama dan tercantum dalam dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027,” katanya.
Menurut Andra Soni, ada beberapa hal yang mendapat perhatian dalam pembahasan KUA-PPAS tahun 2027, seperti keselarasan prioritas daerah dengan prioritas nasional. Hal itu mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
Kedua, pemenuhan belanja mandatori yang meliputi anggaran pendidikan minimal 20 persen, belanja pegawai maksimal 30 persen, diklat bagi ASN minimal 0,34 persen, pengawasan minimal 0,60 persen dan belanja inftrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen.
“Termasuk juga program unggulan gubernur dan wakil gubernur Banten seperti Banten Bagus, Banten Cerdas, Banten Indah, Banten Kuat, Banten Makmur, Banten Melayani, Banten Ramah dan Banten Sehat,” jelasnya.
Untuk itu, Andra Soni menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada unsur pimpinan dan anggota serta Badan Anggaran DPRD Banten yang telah berkenan membahas seluruh rangkaian proses penyusunan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2027 dari awal sampai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan pada hari ini.
“Maka dari itu, masukan dan saran serta beberapa catatan penting yang tertuang dalam berita acara yang telah disampaikan, dapat kami tindak lanjuti guna peningkatan kualitas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2027,” katanya. (gla)
Sumber : Adpim
