JABAROKENEWS.COM, KAB BANDUNG – Bagi Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna, kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sanitasi bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan kebijakan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar.
Demikian ditegaskan Toto Izul Fatah, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, dalam kajiannya yang menyoroti peran Bupati Bandung Dadang Supriatna di bidang sanitasi dan pelestarian lingkungan.
Ada alasan mendasar mengapa Bupati yang akrab disapa KDS itu menjadikan program pelestarian lingkungan dan pembangunan sanitasi seagai program prioritasnya.
“Sebab, kerusakan lingkungan saat ini telah berhadapan langsung dengan keselamatan manusia,” ujar Toto Izul Fatah kepada awak media, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, bencana banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, pencemaran sungai, krisis air bersih, dan menumpuknya sampah bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri.
Sebagian, kata Toto, merupakan konsekuensi dari perubahan iklim, tetapi sebagian lainnya lahir akibat tindakan manusia.
Mulai dari alih fungsi lahan, rusaknya kawasan resapan air, pembangunan yang tidak terkendali, pembuangan limbah, serta tata kelola sampah dan sanitasi yang belum memadai.
Dalam konteks itulah, lanjut dia, peran Dadang Supriatna sebagai Bupati Bandung sekaligus Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) menjadi sangat strategis.
Ia menyebut, KDS bukan hanya memimpin salah satu kabupaten dengan penduduk terbesar di Indonesia, tetapi ia juga mengemban tanggung jawab moral untuk menggerakkan seluruh daerah di Indonesia agar menempatkan sanitasi sebagai agenda utama pembangunan.
Sebab, kemajuan daerah tidak diukur dari banyaknya jalan, gedung, atau pertumbuhan ekonomi semata.
“Rakyat yang dapat menghirup udara bersih, mendapatkan air minum yang aman, memiliki jamban yang sehat, bebas dari pencemaran, itulah indikator kemajuan sejati,” kata Toto mengutip kebijakan KDS.
Infrastruktur megah akan kehilangan makna jika sungai berubah menjadi saluran limbah. Pertumbuhan ekonomi menjadi semu jika masyarakat harus menanggung biaya pengobatan yang sebenarnya dapat dicegah melalui air bersih dan sanitasi layak.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, air tercemar dan sanitasi buruk berkaitan erat dengan penularan kolera, diare, disentri, tifus, hingga polio. Setiap tahun, sekitar 1,4 juta kematian di dunia sebenarnya dapat dicegah dengan air bersih dan sanitasi yang memadai.
Lebih jauh, lanjut Toto, sanitasi berhubungan langsung dengan penurunan stunting, kualitas pendidikan, produktivitas, dan pengentasan kemiskinan.
Oleh karena itu, ujar Toto, membangun sanitasi bukan sekadar membangun jamban atau saluran pembuangan. Sanitasi merupakan investasi untuk kesehatan, kecerdasan, produktivitas, dan masa depan bangsa.
Dalam konteks inilah keberadaan AKKOPSI menjadi penting dan relevan untuk saat ini. Ia memiliki peran strategis sebagai ruang bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk bertukar pengalaman, memperkuat komitmen politik, mendorong pembiayaan, dan mempercepat pembangunan sanitasi.
“Kami sangat gembira karena KDS berhasil mendorong setiap daerah agar memiliki peta jalan, target yang terukur, basis data yang akurat, serta sistem pemantauan yang terbuka kepada publik,” ungkap Toto.
Melalui AKKOPSI, kata dia, KDS mendorong empat agenda strategis yakni mengawal RUU Air Bersih dan Sanitasi agar memiliki landasan hukum yang kuat dan menjadikan sanitasi bagian dari ketahanan pangan nasional.
Selain itu, ketiga, KDS juga ingin memperkuat kolaborasi lintas sektoral dari pemerintah hingga masyarakat serta memastikan dukungan anggaran yang proporsional dan terukur.
Toto Izul Fatah menegaskan, menjaga lingkungan juga memiliki dasar spiritual yang kuat. Al-Qur’an melarang berbuat kerusakan di bumi (QS. Al-A’raf: 56) dan menegaskan bahwa air adalah sumber segala kehidupan (QS. Al-Anbiya: 30).
“Menjaga air berarti menjaga kehidupan. Ini bukan sekadar tugas teknis, melainkan amanah kemanusiaan sekaligus ibadah ekologis,” ujar Toto.
Kepemimpinan Dadang Supriatna di Kabupaten Bandung dan AKKOPSI, kata Toto, menjadi jembatan yang menyatukan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan nilai keagamaan.
“Sanitasi bukan proyek pinggiran. Ia adalah fondasi peradaban. Menjaga lingkungan bukan pilihan, melainkan kewajiban. Dan menyelamatkan air adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan,” pungkas Toto Izul Fatah.(gla)
Sumber : Diskominfo Bandung
