JABAROKENEWS.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya sinergi antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan pemerintah dalam menerjemahkan aspirasi daerah menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar aspirasi yang diserap DPD RI dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pemerintah sesuai kebutuhan daerah.
“Sejak negara ini merdeka, dalam tata negara kita mengetahui bahwa DPD merupakan salah satu lembaga negara. Melakukan regulasi dan lain-lain, ini penting sekali,” ujar Ribka saat menghadiri acara Senator Menyapa: Dari Aspirasi Daerah Menuju Kebijakan Negara di JW Marriott Hotel, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurut Ribka, peran DPD RI dalam mendorong lahirnya regulasi perlu diikuti dengan pengawalan terhadap pelaksanaannya di daerah. Evaluasi implementasi menjadi penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita memang berharap DPD ini bisa lebih kuat karena lembaga negara. Ada daerah-daerah yang fiskalnya lemah dan ada pula daerah yang fiskalnya kuat. Kalau kita ingin menuju pada 2045 Indonesia Emas, tentunya dari sekarang kita harus mulai berbenah-benah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ribka menyoroti kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki data dan peta kapasitas fiskal daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Berdasarkan pemetaan tersebut, ia mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian dan intervensi kepada daerah dengan kapasitas fiskal lemah. Dukungan tersebut perlu diarahkan pada program-program prorakyat agar manfaat pembangunan dan pelayanan publik dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Ribka menambahkan, upaya mengatasi berbagai tantangan pembangunan daerah membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang lebih kuat antarkementerian/lembaga. Sinergi tersebut diperlukan agar dukungan pemerintah terhadap daerah berjalan lebih terarah sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
