JABAROKE.COM – Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan empat indikator keberhasilan Pemilu Serentak 2024. Hal itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu bertajuk “Mewujudkan Pemilu Berintegritas”. Kegiatan yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia ini berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Mendagri mengatakan, indikator pertama yakni pemilu berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Kedua, tingginya partisipasi pemilih karena akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap calon terpilih. “Makin rendah partisipasinya, legitimasi juga tidak akan kuat, yang terpilih its not a strong leader, dan itu rawan, terjadinya instabilitas politik,” tegasnya.
Indikator yang ketiga, lanjut Mendagri, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini terutama konflik yang berujung pada tindak kekerasan. “Konflik sangat mungkin terjadi, yang perlu dikerjakan adalah bagaimana mengelola potensi konflik itu tidak pecah menjadi konflik yang saling menghancurkan,” ujarnya.
Kemudian indikator keempat, sambung Mendagri, yaitu memastikan roda pemerintahan baik di pusat maupun daerah tetap berjalan lancar, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Karena itu, salah satu tugas Mendagri adalah mengawasi kinerja penjabat (Pj.) kepala daerah yang ditunjuk untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan baik.
“Maka indikator keberhasilan pemilu dia tidak membuat stagnasi pemerintahan, tapi tetap berjalan, dan itu tugas saya di antaranya Mendagri mengendalikan para Pj. (kepala daerah) dan lain-lain,” ujarnya.
Guna mencapai indikator keberhasilan tersebut, Mendagri menegaskan, para penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus bersikap netral dan segera membuat program perencanaan dengan baik. Dukungan tersebut dibutuhkan, terlebih Pemilu 2024 merupakan sejarah baru bagi sistem demokrasi Indonesia karena kali pertama pemilihan pusat dan daerah berlangsung secara serentak.
“Pertama kali dalam sejarah bangsa kita, dilaksanakan secara serempak, selama ini kita tidak, tidak mengalami keserempakan pusat dan daerah dan tidak pernah mengalami daerah semua melaksanakan pilkada,” tandasnya.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
