JABAROKE.COM – Jakarta, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan sejumlah pakar dalam menyusun instrumen Perkiraan Strategi Nasional (Kirstranas) mengenai peran partai politik dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan strategi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono mengatakan, partai politik (parpol) berperan penting dalam mewarnai dinamika demokrasi sebuah negara. Melalui peran parpol tersebut, aspirasi masyarakat dapat tercermin dan diwujudkan dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Karena itu, memahami dan mengoptimalkan peran parpol menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.
“Terkait dengan Kirstranas tersebut, kita perlu persiapkan langkah-langkahnya apa saja. Untuk itu kita perlu masukan dari berbagai pihak terkait bagaimana menjaring data yang tepat di tengah keterbatasan yang ada,” jelas Gatot saat menghadiri Rapat Persiapan Penyusunan TOR dan Instrumen Kirstranas 2024 di Ruang Video Conference BSKDN, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Sementara itu, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tini Apriani berharap, topik mengenai “Optimalisasi Peran dan Fungsi Partai Politik untuk Penguatan Demokrasi di Indonesia” agar difokuskan pada isu rekrutmen dan kaderisasi parpol. Dengan demikian, hal itu akan digali lebih dalam. “Kita sudah bisa melihat dari partai-partai besar sehingga kita ingin tahu bagaimana kalau dari sisi partai-partai kecil,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, peneliti BRIN lainnya Syarif Hidayat mengatakan, penyusunan Kirstranas merupakan upaya untuk memprediksi isu penting secara tepat yang didasarkan pada data-data yang akurat. Hasil penelitiannya nanti tidak hanya bermanfaat untuk parpol tetapi juga bagi masyarakat.
“Saya kira kita harus melihat secara ekosistem, jadi kita melihat ini sebagai satu paket, dana iya, tapi kelembagaan juga perlu diperbaiki. Jangan sampai terus memberikan dana untuk parpol tetapi fungsinya tidak dijalankan dengan baik,” pungkasnya.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
