Pemerintah Salurkan Bantuan Bencana di Aceh Tamiang, Mendagri Pastikan Penyaluran Berkelanjutan

Senin, 22 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABAROKENEWS.COM, Aceh Tamiang — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (22/12/2025). Dalam kunjungannya tersebut, Mendagri menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di daerah itu.

Bantuan yang diserahkan sebanyak 62.169 paket, terdiri atas selimut, kemeja, sarung, mukena, pembalut, beras, dan aneka makanan. Bantuan ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat, serta sejumlah perusahaan garmen.

Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Mendagri mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi perusahaan garmen yang ingin menyalurkan bantuan berupa pakaian. Usulan tersebut kemudian disetujui oleh Presiden Prabowo.

“Saya tahu di pengungsian banyak yang kurang pakaian, kemudian juga selimut, kain sarung, kemudian juga ada kebutuhan makanan, kebutuhan untuk wanita, untuk anak-anak, dan lain-lain,” ujarnya.

Ia berharap berbagai bantuan tersebut dapat membantu para korban. Pemerintah juga berencana kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. “Kami kira itu usaha yang mudah-mudahan ini bisa meringankan, dan ini (bantuan) bukan sekali, kita akan lanjutkan lagi,” tandasnya.

Dalam keterangan sebelumnya, Mendagri menjelaskan bahwa sebagian perusahaan garmen yang memberikan bantuan berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga pemanfaatan produknya perlu menyesuaikan dengan ketentuan kepabeanan dan perdagangan yang berlaku. Meski demikian, Mendagri menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan ruang pengecualian untuk kepentingan penanganan bencana.

“Tapi ada dalam aturan undang-undang ya, bahwa kalau untuk kepentingan bencana, itu boleh. Boleh dan tidak dikenakan pajak, bea cukai, sepanjang ada, satu, permintaan dari instansi pemerintah. Yang kedua, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan,” jelasnya.

Karena itu, Mendagri menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyaluran bantuan tersebut, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.(Ls)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Dari Banda Aceh Menuju PRIWOLA 2026: Kiprah dan Kiprah Illiza Sa’aduddin Djamal
SMSI Aceh Beri Penghargaan kepada Illiza sebagai Wali Kota Penggerak Inovasi Daerah
Erupsi Gunung Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Perjalanan SMSI dari Aceh Terdampak
Musim Tanam Dimulai, Pemkab Nagan Raya Kebutan Pemulihan Sawah Terdampak
Kunjungan ke Aceh Tamiang, Wakil Wali Kota Bekasi Bahas Progres Gedung Serbaguna Tamiang–Bekasi
HUT ke-821, Banda Aceh Didorong Menjadi Pusat Ekonomi Kreatif Berdaya Saing Global
Relaunching AMANAH, Aceh Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Pemuda
Kejati Aceh Bersama BPN dan Kemenag Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 15:07 WIB

Dari Banda Aceh Menuju PRIWOLA 2026: Kiprah dan Kiprah Illiza Sa’aduddin Djamal

Senin, 7 September 2026 - 18:19 WIB

SMSI Aceh Beri Penghargaan kepada Illiza sebagai Wali Kota Penggerak Inovasi Daerah

Minggu, 6 September 2026 - 10:09 WIB

Erupsi Gunung Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Perjalanan SMSI dari Aceh Terdampak

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 13:59 WIB

Musim Tanam Dimulai, Pemkab Nagan Raya Kebutan Pemulihan Sawah Terdampak

Kamis, 2 Juli 2026 - 15:10 WIB

Kunjungan ke Aceh Tamiang, Wakil Wali Kota Bekasi Bahas Progres Gedung Serbaguna Tamiang–Bekasi

Berita Terbaru