JABAROKENEWS.COM, PALEMBANG – Kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) akan berlaku efektif mulai Januari 2027. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, penegakan kebijakan ini harus dilakukan secara adil, terintegrasi, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya menyasar pengemudi di lapangan, guna menekan risiko kecelakaan dan kerusakan infrastruktur.
Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY usai Rapat Koordinasi di Markas Polda Sumatra Selatan yang membahas penanganan kendaraan ODOL, menyusul robohnya Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, pada Juni 2025 akibat kendaraan bermuatan berlebih.
Menko AHY menekankan, persoalan ODOL merupakan isu serius yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat serta keberlanjutan infrastruktur nasional. Karena itu, kebijakan Zero ODOL menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan keselamatan transportasi, menjaga infrastruktur sebagai urat nadi perekonomian, serta mewujudkan sistem logistik yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Pemerintah pusat melalui Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengawal implementasi kebijakan Zero ODOL secara intensif dan terkoordinasi. Menko AHY menegaskan, penertiban ODOL tidak dapat dilakukan secara parsial maupun semata-mata represif.
“Di tingkat pusat kami mengorkestrasi dan mengoordinasikan semangat untuk meniadakan kendaraan ODOL atau kebijakan Zero ODOL yang insya Allah mulai berlaku efektif Januari 2027. Terlalu banyak kecelakaan terjadi akibat ODOL. Korbannya juga tidak sedikit, satu nyawa terlalu banyak. Karena itu, semangatnya adalah menertibkan agar tidak lagi terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa, terutama mereka yang tidak berdosa,” ujar Menko AHY.
Selain mengancam keselamatan, kendaraan bermuatan berlebih juga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, sehingga membebani anggaran negara untuk preservasi infrastruktur setiap tahunnya.
“Kita sering mendengar kendaraan ODOL tidak bisa dikendalikan, rem blong, menghantam kendaraan lain atau pengguna jalan. Bahkan sampai robohnya jembatan, padahal jalan dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian. Puluhan triliun rupiah setiap tahun harus dikeluarkan untuk perbaikan dan preservasi jalan. Ini yang harus kita tekan,” tambahnya.
Menko AHY menjelaskan, implementasi Zero ODOL dilakukan secara bertahap, dimulai dengan sosialisasi dan pembinaan sebelum penegakan hukum diterapkan secara penuh. Penindakan nantinya menyasar seluruh rantai tanggung jawab, tidak hanya pengemudi, tetapi juga pemilik usaha, pemilik kendaraan, hingga pihak karoseri.
“Ada fase sosialisasi, kemudian pembinaan bagi yang membutuhkan pendampingan untuk melakukan konversi. Setelah itu baru diiringi dengan penegakan hukum. Penegakan hukum harus adil. Selama ini sering kali hanya pengemudinya yang disalahkan. Padahal harus dicek siapa pemilik perusahaannya, siapa pemilik kendaraannya, termasuk karoseri yang membiarkan perombakan atau modifikasi hingga menjadi over dimensi,” tegas Menko AHY.
Lebih lanjut, Menko AHY menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan kebijakan Zero ODOL, termasuk peran Kementerian Perhubungan, jajaran Polri, hingga pemerintah daerah.
“Itu sebabnya kami melibatkan semua pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan, karena kita juga bicara soal nasib dan keberlangsungan para pengemudi kendaraan angkut dan kendaraan besar,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Sumatra Selatan Brigjen Pol Rony Samtana menegaskan komitmen jajaran kepolisian daerah dalam mendukung kebijakan Zero ODOL serta pentingnya sinergi lintas sektor.
“Permasalahan kendaraan over dimensi dan over muatan merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada keselamatan lalu lintas, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keamanan perjalanan, meningkatnya risiko kecelakaan, serta kerugian ekonomi yang tidak kecil bagi negara dan masyarakat. Penanganan ODOL harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Pol Rony.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Gubernur Sumatra Selatan Cik Ujang, serta jajaran dari Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatra Selatan. Menko AHY juga didampingi Deputi Nazib Faizal, Deputi Rachmat Kaimuddin, Deputi Ronny Hutahayan, serta Staf Khusus Menko August Jovan Latuconsina, Herzaky Mahendra Putra, dan Irjen Pol Arif Rachman.(Ls)
Sumber : KemenkoInfra
