BSKDN Jalin Kerja Sama dengan IPKPI Perkuat Hasil Rekomendasi Kebijakan

Senin, 22 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABAROKE.COM – Jakarta, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Ikatan Profesional Kompetensi Pemerintahan Indonesia (IPKPI). Kerja sama ini dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini meliputi bidang politik, pelayanan publik, pembangunan daerah dan desa, keuangan daerah dan inovasi daerah, serta peningkatan profesionalitas kompetensi sumber daya manusia.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyatakan, peluang kerja sama antara BSKDN dengan IPKPI terbuka lebar. Oleh karenanya, pihaknya sangat terbuka dan menyambut baik langkah kerja sama tersebut. “Melihat peluang yang ada, kita bisa melakukan kolaborasi antara BSKDN dengan Ikatan Profesional Kompetensi Pemerintahan Indonesia,” ujar Yusharto di Aula BSKDN, Jakarta, Senin (22/1/2024).

Yusharto mengatakan, kerja sama ini untuk membangun sinergisitas dan kolaborasi dalam mempercepat penyusunan kebijakan yang disiapkan oleh BSKDN. Adapun ruang lingkup kerja sama ini meliputi penelitian atau pengkajian strategi kebijakan bidang politik, pelayanan publik, pembangunan daerah, keuangan daerah, dan inovasi daerah. Selain itu, kerja sama juga mencakup pelatihan, edukasi, workshop, seminar atau focus group discussion (FGD), dan konsultasi. Kemudian penyediaan fasilitator atau pendampingan serta penggunaan sarana dan prasarana.

Dirinya berharap, kerja sama dengan IPKPI bisa menghasilkan strategi kebijakan yang sejalan dengan tugas dan fungsi BSKDN. Tidak hanya IPKPI, pihaknya juga terbuka terhadap potensi kerja sama dengan berbagai pihak terkait lainnya. “Kami juga sering melakukan pembahasan potensi kerja sama dengan pihak luar dan kami memang sangat terbuka,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum IPKPI Triyuni Soemartono mengatakan, BSKDN sudah semestinya satu langkah di depan dibanding komponen Kemendagri lainnya terutama dalam mendukung perencanaan program. Langkah ini bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap berbagai kinerja termasuk di tingkat pemerintahan daerah. Dirinya menekankan bahwa kerja sama ini untuk membantu mengakselerasi capaian program kerja BSKDN yang berlandaskan metodologi dan filosofi pemerintahan daerah.

Lebih lanjut Triyuni mengatakan, pihaknya siap melakukan berbagai poin kerja sama tersebut secepat mungkin. Dia berharap, berbagai pihak terkait lainnya dapat mendukung kerja sama tersebut.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Atur Kesetaraan hingga Keselamatan Kerja
Wamendagri Ribka Tekankan Percepatan Akta Kelahiran Anak, Pemda Diminta Bergerak
Investor Daily Summit 2026 Angkat Hilirisasi dan AI, Abdul Harris Bobihoe Ikuti Forum
KPU Buka Suara soal Putusan MK, Ungkap Dasar Pemeriksaan Syarat Pendidikan Gibran
Presiden Beri Taklimat kepada 800 Pati TNI-Polri, Mendagri Tito Hadir
Wamendagri Ribka Haluk Perkuat Komitmen Pemenuhan Hak Anak atas Akta Kelahiran
Menaker Yassierli: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Antisipasi Perubahan Dunia Kerja
Wamendagri Bima Tekankan Paradigma Antisipatif dalam Penanganan Bencana

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:58 WIB

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Atur Kesetaraan hingga Keselamatan Kerja

Kamis, 8 Oktober 2026 - 11:10 WIB

Wamendagri Ribka Tekankan Percepatan Akta Kelahiran Anak, Pemda Diminta Bergerak

Kamis, 8 Oktober 2026 - 08:53 WIB

Investor Daily Summit 2026 Angkat Hilirisasi dan AI, Abdul Harris Bobihoe Ikuti Forum

Kamis, 8 Oktober 2026 - 08:25 WIB

KPU Buka Suara soal Putusan MK, Ungkap Dasar Pemeriksaan Syarat Pendidikan Gibran

Rabu, 7 Oktober 2026 - 19:15 WIB

Presiden Beri Taklimat kepada 800 Pati TNI-Polri, Mendagri Tito Hadir

Berita Terbaru