Mendagri Dorong Pemda Wakatobi Tingkatkan PAD
Angka tersebut tergolong defisit karena belanja lebih besar daripada pendapatan. Mendagri mengingatkan, pengelolaan uang negara pada prinsipnya serupa mengelola rumah tangga, pendapatan harus lebih besar daripada belanja yang dikeluarkan. Keuangan daerah yang baik terjadi ketika surplus, yakni pendapatan lebih besar ketimbang pengeluaran, sehingga daerah bisa menabung.
“Saya gambarkan dari APBD ini, intinya Wakatobi sebagai daerah pemekaran, sama dengan daerah pemekaran lainnya sangat tergantung dari transfer pusat anggarannya (sebesar) 94-95 persen, belum mandiri secara fiskal,” katanya saat memberikan arahan kepada jajaran Pemda Wakatobi di Aula Pesanggrahan, Taman Budaya Wakatobi, Minggu (29/10/2023).
Mendagri menjelaskan, ketika PAD kuat, maka Wakatobi bisa melakukan lompatan pembangunan. Untuk itu dirinya berharap, para pemimpin dan semua stakeholder yang ada di Wakatobi harus membuat terobosan-terobosan kreatif dalam rangka meningkatkan PAD. Tanpa upaya tersebut, dikhawatirkan kondisi Wakatobi akan stagnan.
“Membangun (Wakatobi) berorientasi dari sumber daya yang ada di bidang perairan. Entah pariwisata, perikanan, dan lain-lain. Tanpa pemikiran itu maka, ya sekali lagi arahnya enggak akan jelas Wakatobi akan dibawa ke mana. Kemudian, dari pemikiran, pola pikir, mindset, bagaimana untuk mengoperasikannya dalam langkah-langkah nyata di APBD,” jelasnya.
Dia melanjutkan, Pemda Wakatobi tidak bisa hanya mengandalkan anggaran atau transfer dari pemerintah. Berbagai potensi yang menjadi kekuatan alami dari Wakatobi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan PAD. Sebagaimana yang telah Mendagri sebutkan, sektor itu seperti pariwisata, perikanan, dan kelautan. Kemudian menguatkan sektor swasta dengan mengundang para investor dari dalam dan luar negeri untuk membangun Wakatobi. Tak kalah penting pula memberi kepastian hukum bagi para investor tersebut.
“Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat ini. Kita ingin melihat Wakatobi berubah, rakyatnya lebih sejahtera, pengangguran kalau bisa nol persen, dan itu bisa terjadi,” pungkasnya.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
