Mendagri Tito Karnavian Tekankan Optimalisasi Peran TP PKK dan Posyandu di Papua Pegunungan

Kamis, 4 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABAROKENEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Papua Pegunungan memastikan program kerja tepat sasaran. Hal ini mengingat potensi TP PKK yang besar sebagai mesin sosial yang menjangkau hingga level keluarga.

“Karena satu-satunya organisasi yang menyentuh sampai keluarga, pendidikan. Selain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, tidak ada organisasi setahu saya yang bisa sampai ke keluarga [kecuali TP PKK],” ujar Mendagri saat menghadiri Pelantikan Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua Pegunungan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Mendagri menjelaskan, untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, TP PKK perlu menghidupkan organisasi melalui pelaksanaan program kerja secara cepat dan tepat sasaran. Hal ini menuntut kemampuan kepemimpinan yang kuat, sehingga program yang dijalankan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar hadir menyentuh lapisan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa 10 program utama TP PKK—termasuk bidang pendidikan dan kesehatan—memiliki manfaat besar bagi masyarakat Papua Pegunungan. Begitu pula Posyandu yang selama ini identik dengan layanan kesehatan dasar, namun sejatinya dapat diperluas perannya untuk mendukung urusan lain seperti pendidikan dan sosial.

“[Posyandu] tidak hanya sekadar urusan kesehatan timbang badan anak. Sekarang branding-nya sudah terkenal dengan hanya kesehatan. Oke, ini teruskan, tapi tambahkan dengan yang lain selagi mampu, yaitu bidang pendidikan, kemudian bantuan sosial,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga meminta Ketua TP PKK Provinsi Papua Pegunungan yang baru dilantik, Anggita Bestari Tabo, untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ia menilai tugas tersebut merupakan bentuk pengabdian mulia bagi masyarakat Papua Pegunungan. Mendagri pun mendorong agar Anggita melakukan studi pembelajaran ke Kabupaten Sumedang yang dinilai berhasil menangani stunting dengan pendekatan sistematis.

“Saya rekomendasi kapan-kapan Ibu ajak sama mungkin Bappeda atau Sekda atau dinas sosial di sana berangkat ke Sumedang. Sumedang itu salah satu yang menangani sangat sistematis sekali penanganan stunting,” tandas Mendagri.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Tri Tito Karnavian, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad P. Bolombo, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, serta pejabat terkait lainnya.(nr)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Dari Pusat ke Ruteng: TP PKK Hadir Menyapa dan Menyalurkan Bantuan bagi Korban Bencana
TP Posyandu Pusat dan TP PKK Perkuat Peran Posyandu Beawaek NTT dalam Pelaksanaan 6 SPM
Wamendagri Ribka Haluk: Suara Orang Asli Papua Tak Boleh Menunggu Terlalu Lama
Wamendagri Bima Arya Tekankan Karakter dan Jejaring dalam Pembekalan Peserta Masadagri
Wamendagri Ribka Tekankan Percepatan Akta Kelahiran Anak, Pemda Diminta Bergerak
Presiden Beri Taklimat kepada 800 Pati TNI-Polri, Mendagri Tito Hadir
Wamendagri Ribka Haluk Perkuat Komitmen Pemenuhan Hak Anak atas Akta Kelahiran
Wamendagri Bima Tekankan Paradigma Antisipatif dalam Penanganan Bencana

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:04 WIB

Dari Pusat ke Ruteng: TP PKK Hadir Menyapa dan Menyalurkan Bantuan bagi Korban Bencana

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:56 WIB

TP Posyandu Pusat dan TP PKK Perkuat Peran Posyandu Beawaek NTT dalam Pelaksanaan 6 SPM

Jumat, 9 Oktober 2026 - 08:54 WIB

Wamendagri Ribka Haluk: Suara Orang Asli Papua Tak Boleh Menunggu Terlalu Lama

Kamis, 8 Oktober 2026 - 17:56 WIB

Wamendagri Bima Arya Tekankan Karakter dan Jejaring dalam Pembekalan Peserta Masadagri

Kamis, 8 Oktober 2026 - 11:10 WIB

Wamendagri Ribka Tekankan Percepatan Akta Kelahiran Anak, Pemda Diminta Bergerak

Berita Terbaru