Mendekati Pemilu 2024, Mendagri Minta DKPP, KPU, dan Bawaslu Bersikap Netral

JABAROKE.COM – Jakarta, Mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewanti-wanti agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersikap netral. Hal itu ditegaskannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu bertajuk “Mewujudkan Pemilu Berintegritas”.

“KPU di tingkat pusat memang cuma komisionernya berapa orang, tapi jejaringnya sampai ke tingkat bawah melibatkan hampir 2 juta orang kalau saya tidak salah, bagaimana membuat 2 juta kepala menjadi netral pada satu posisi yang sama, cara berpikirnya yang sama ingin membuat pemilu yang bagus, yang netral,” katanya di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Tidak hanya KPU, Mendagri juga menegaskan agar DKPP dan Bawaslu yang bertindak sebagai pengawas harus bersikap netral. Kedua lembaga ini diharapkan mampu menjadi wasit yang baik dan kredibel. Menurutnya, Pemilu 2024 adalah waktu yang tepat bagi para penyelenggara untuk menyamakan persepsi dan memahami tantangan yang akan dihadapi.

“DKPP memang kredibel, saya paham betul beliau yang ada di depan ini orang-orang yang sangat kredibel, dan kemarin sudah diangkat ada tim pemeriksa daerah, tantangannya adalah bagaimana agar tim pemeriksa daerah ini pemikirannya sama dengan para pimpinan komisioner DKPP yang reputasinya baik,” ujarnya.

Melihat tantangan yang tidak mudah, Mendagri meminta kepada semua pihak untuk tetep mengawal proses jalannya pemilu. Pasalnya, pemilu merupakan momen penting bagi negara demokrasi. Karena itu, dirinya mengimbau KPU bersama DKPP dan Bawaslu berkerja sama mengawasi pemilu.

“Pilkada harus jalan terus apa pun hambatannya, apa pun tantangannya, kita maksimal, tidak akan ada yang sempurna, apalagi menyamakan pemikiran manusia, tidak akan pernah sama,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Mendagri juga berpesan agar kolaborasi antara DKPP dan Bawaslu berjalan optimal. Dengan demikian, keduanya mampu mengatasi berbagai macam potensi konflik saat proses pemilu berlangsung.

“Bawaslu menjadi wasit yang baik, dan DKPP otomatis adalah dewan kehormatan, dewan yang sangat terhormat, yang menjadi wasit pengawas untuk para penyelenggara KPU dan Bawaslu ini betul-betul bisa menjaga muruah,” tegasnya.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri