Mirza Tekankan Hak dan Martabat Kaum Tuli, Kesetaraan Harus Jadi Komitmen Bersama

Senin, 28 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penyerahan sertifikat dan plakat penghargaan kepada narasumber Seminar Pekan Tuli Internasional Lampung 2026, dilanjutkan foto bersama panitia di Gedung Theater Taman Budaya Lampung, Sabtu (26/9/2026).

Penyerahan sertifikat dan plakat penghargaan kepada narasumber Seminar Pekan Tuli Internasional Lampung 2026, dilanjutkan foto bersama panitia di Gedung Theater Taman Budaya Lampung, Sabtu (26/9/2026).

JABAROKENEWS.COM, Bandar Lampung — Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya kaum Tuli, merupakan esensi utama dari penghargaan terhadap martabat kaum Tuli sebagai manusia.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam amanat tertulis yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo saat membuka kegiatan Seminar Pekan Tuli Internasional Tahun 2026 yang mengusung tema “Budaya Tuli adalah Hak Asasi Manusia (CPRD Pasal 20)”, bertempat di Gedung Theater Taman Budaya Provinsi Lampung, Sabtu (26/09/2026).

Gubernur menggarisbawahi bahwa yang ingin dibangun bukan sekadar fasilitas yang terjangkau atau aksesibel, tetapi cara pandang yang menghargai martabat dari seluruh kaum disabilitas.

Gubernur menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Lampung yang inklusif sesuai amanat UU 1945. Pemprov Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha untuk memperluas aksesibilitas ekonomi serta kewirausahaan bagi kawan Tuli.

Gubernur mendorong agar kaum Tuli tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, melainkan hadir sebagai pelaku, aktor, sekaligus mitra strategis pemerintah.

Sesi seminar menghadirkan tiga orang narasumber, yang pertama, Kepala Penelitian dan Pengembangan Bahasa Isyarat, Laura Lesmana Wijaya yang memaparkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Ia menyoroti Pasal 30 mengenai partisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, dan olahraga, serta menegaskan hak penyandang disabilitas atas pengakuan identitas budaya dan bahasa khusus mereka, termasuk bahasa isyarat.

Narasumber kedua, akademisi FISIP Universitas Lampung, Gita Paramitha Djausal, memaparkan pentingnya membangun komunikasi yang setara antara kawan Dengar dan kawan Tuli melalui pemahaman budaya Tuli serta penguatan akses visual. Gita juga mengulas regulasi penyiaran seperti UU No. 32 Tahun 2002 yang mewajibkan penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) pada siaran berita dan kebencanaan, serta mendorong pengakuan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) secara resmi dalam dokumen pemerintah.

Sesi seminar ditutup oleh narasumber ketiga, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo yang menyampaikan materi mengenai peran pemerintah dalam pemenuhan hak Tuli dan akses informasi publik yang inklusif. Ganjar menekankan perlunya pendekatan keilmuan akademis dalam menyusun struktur serta kaidah bahasa isyarat yang terstandardisasi agar bahasa isyarat sebagai alat menyatakan kesadaran dapat terus berkembang dan berkelanjutan. (lsi)

Sumber : Adpim Provinsi Lampung

Berita Terkait

Linmas Didorong Jadi Ujung Tombak Kesadaran Hukum Warga Desa
Perkuat Regenerasi Olahraga Daerah, Porprov Lampung X Fokus Cetak Atlet Muda Berdaya Saing Nasional
Naikkan Kelas Produk Perajin Daerah, Dekranasda Lampung Perluas Akses Wastra Lokal ke Pasar Fesyen Global
Pemprov Lampung Perkuat Program SMK Berdampak Guna Cetak SDM Unggul Pengelola Kekayaan Daerah
Jadikan Hasil Penelitian Solusi Nyata Masyarakat, Pemprov Lampung Dorong Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi
Pastikan Layanan Medis Menjangkau Pelosok, Pemprov Lampung Jadikan HKN ke-62 Momentum Pemerataan Kesehatan
Perluas Fungsi Rumah Ibadah bagi Kesejahteraan Umat, Gubernur Mirza Dorong Masjid Jadi Pusat Pelayanan Sosial dan Peradaban
Perkuat Pemberdayaan Keluarga dan Kesejahteraan Warga, TP PKK Provinsi Lampung Canangkan Kota Karang Jadi Kelurahan TAPIS

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:51 WIB

Linmas Didorong Jadi Ujung Tombak Kesadaran Hukum Warga Desa

Kamis, 19 November 2026 - 10:10 WIB

Perkuat Regenerasi Olahraga Daerah, Porprov Lampung X Fokus Cetak Atlet Muda Berdaya Saing Nasional

Kamis, 19 November 2026 - 09:41 WIB

Naikkan Kelas Produk Perajin Daerah, Dekranasda Lampung Perluas Akses Wastra Lokal ke Pasar Fesyen Global

Rabu, 18 November 2026 - 15:39 WIB

Pemprov Lampung Perkuat Program SMK Berdampak Guna Cetak SDM Unggul Pengelola Kekayaan Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 15:32 WIB

Jadikan Hasil Penelitian Solusi Nyata Masyarakat, Pemprov Lampung Dorong Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi

Berita Terbaru