JABAROKENEWS.COM, Cilegon– Kantor Imigrasi Cilegon menggandeng masyarakat Kelurahan Cikerai, Kota Cilegon, untuk memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui pemberdayaan ekonomi berbasis digital.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi yang digelar di Kelurahan Cikerai, Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai bahaya perdagangan orang dan penyelundupan manusia, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui pendekatan tersebut, Kantor Imigrasi Cilegon berupaya mengurangi kerentanan masyarakat terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri secara nonprosedural yang berpotensi berujung pada praktik eksploitasi.
Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Aditya Triputranto, mengatakan bahwa persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong masyarakat menerima tawaran pekerjaan di luar negeri tanpa memahami prosedur dan risiko yang dihadapi.
Menurutnya, pencegahan TPPO dan TPPM tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi hukum semata, melainkan perlu diiringi upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Banyak masyarakat yang tergiur tawaran bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural akibat faktor desakan ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran Desa Binaan Imigrasi di Cikerai tidak sekadar untuk memberikan edukasi hukum keimigrasian, melainkan juga menghadirkan solusi nyata melalui pelatihan pemasaran digital UMKM,” ujar Aditya.
Ia menilai penguatan ekonomi masyarakat dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mempersempit ruang gerak sindikat perdagangan orang maupun penyelundupan manusia dalam mencari calon korban.
“Kami meyakini, apabila ekonomi warga kuat dan mandiri, celah bagi para sindikat TPPO maupun TPPM untuk mengeksploitasi masyarakat akan tertutup dengan sendirinya,” tegasnya.
Kegiatan tersebut diawali dengan penyampaian laporan oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Ida Bagus Oka Adnyana, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Aditya Triputranto, serta Lurah Cikerai, Cecep Sukarya.
Sosialisasi melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, Karang Taruna, pelaku UMKM, hingga pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Cikerai.
Keterlibatan berbagai elemen tersebut diharapkan mampu memperluas penyebaran informasi sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus perdagangan orang.
Warga Didorong Berani Melapor
Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Cilegon, Ida Bagus Oka Adnyana, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi potensi tindak pidana keimigrasian sejak dini.
Menurutnya, keberadaan Desa Binaan Imigrasi diharapkan dapat membangun sistem deteksi dini atau early warning system berbasis masyarakat, terutama terhadap aktivitas perekrutan tenaga kerja yang mencurigakan.
“Melalui forum Desa Binaan ini, kami ingin membangun early warning system atau sistem deteksi dini di tengah masyarakat,” kata Ida Bagus.
Ia berharap masyarakat tidak hanya memahami berbagai modus yang digunakan pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki keberanian untuk menyampaikan informasi kepada aparat berwenang apabila menemukan indikasi perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.
“Dengan pemahaman yang tepat, kami berharap warga Cikerai tidak hanya mampu membentengi diri dan keluarga dari modus penipuan sindikat internasional, tetapi juga berani melaporkan indikasi yang mencurigakan kepada pihak berwenang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian, M. Rifki Ardhiansyah, memberikan pemaparan mengenai berbagai bentuk dan modus TPPO serta TPPM yang perlu diwaspadai masyarakat.
Materi yang disampaikan mencakup pengertian perdagangan orang dan penyelundupan manusia, pola perekrutan yang berisiko, prosedur migrasi yang aman, hingga pentingnya melakukan pemeriksaan terhadap legalitas pihak yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri.
Rifki juga menjelaskan bahwa Desa Binaan Imigrasi memiliki fungsi sebagai sarana edukasi, komunikasi, penyampaian informasi keimigrasian, sekaligus penguatan pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
UMKM Dibekali Strategi Pemasaran Digital
Selain edukasi keimigrasian, kegiatan tersebut menghadirkan pelatihan bertajuk “Branding dan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pemasaran” dengan narasumber Rosyid Mustofa.
Dalam sesi tersebut, masyarakat, khususnya pelaku UMKM, diberikan pemahaman mengenai pentingnya membangun identitas produk atau branding untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing usaha.
Peserta juga diperkenalkan dengan berbagai platform digital yang dapat dimanfaatkan untuk memasarkan produk, di antaranya Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, marketplace, hingga website.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha menjangkau konsumen lebih luas tanpa hanya bergantung pada pemasaran secara konvensional.
Melalui penguatan keterampilan pemasaran digital, pelaku UMKM di Kelurahan Cikerai diharapkan dapat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan peluang ekonomi di lingkungan masyarakat.
Penguatan ekonomi lokal menjadi salah satu pendekatan pencegahan yang ditempuh Kantor Imigrasi Cilegon untuk mengurangi kerentanan warga terhadap tawaran pekerjaan ilegal yang menjanjikan penghasilan besar di luar negeri.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta diberikan kesempatan untuk berkonsultasi langsung mengenai layanan keimigrasian, risiko bekerja di luar negeri melalui jalur nonprosedural, serta strategi mengembangkan usaha melalui pemasaran digital.
Melalui program Desa Binaan Imigrasi tersebut, Kantor Imigrasi Cilegon berharap masyarakat Cikerai semakin memahami ancaman TPPO dan TPPM sekaligus mampu membangun kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan teknologi.
Program ini juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah, aparat kewilayahan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dari praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia.(hfa)
