JABAROKENEWS.COM, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin kick-off meeting lintas kementerian dan lembaga guna mendorong percepatan perlindungan, pembangunan, dan pengelolaan Pantai Utara (Pantura) Jawa secara terpadu, Senin (4/5/2026).
Dalam forum tersebut, Menko AHY menegaskan urgensi pembangunan Giant Sea Wall sebagai langkah strategis nasional untuk menjawab berbagai tantangan serius di kawasan pesisir. Kondisi Pantura saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya frekuensi banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut.
“Terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun akibat pemanasan global. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir rob yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur masyarakat,” ujar Menko AHY.
Sebagai respons, pemerintah mendorong pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari solusi komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penataan kawasan pesisir secara menyeluruh, termasuk pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta perlindungan dan relokasi masyarakat terdampak.
“Penanganan penurunan muka tanah tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Menko AHY juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya percepatan implementasi proyek melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, didukung perencanaan yang matang, berbasis data, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat.
Salah satu langkah awal yang menjadi prioritas adalah percepatan penyusunan masterplan BOPPJ sebagai fondasi kebijakan jangka panjang pengelolaan Pantura Jawa.
“Percepatan penyusunan masterplan menjadi kunci. Ini membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak,” ujarnya.
Menutup arahannya, Menko AHY mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi dan menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan.
Menko AHY juga menegaskan upaya ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik, melainkan integrasi dengan alam melalui pendekatan hibrida, seperti restorasi mangrove.
“Kita membangun super team untuk mengorkestrasi perencanaan, pembiayaan, dan implementasi jangka panjang, sekitar 15–20 tahun, demi menyelamatkan ekonomi dan jutaan masyarakat di wilayah pesisir,” ujarnya.
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlindungan dan pengelolaan Pantura Jawa harus berjalan selaras dan berkelanjutan.
Pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa direncanakan memiliki panjang sekitar 575 kilometer yang terbagi dalam dua wilayah. Wilayah I mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon. Wilayah II mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik.
Adapun jenis infrastruktur yang akan dikembangkan meliputi tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (coastal dike), serta pendekatan berbasis alam seperti konservasi mangrove (soft dike).
Dalam kick-off meeting ini hadir Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria; Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto; Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki; Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komjen Pol. (Purn.) Purwadi Arianto; Wakil Menteri Dalam Negeri II, Ribka Haluk; Plt. Kepala Badan Informasi Geospasial, Mohammad Arief Syafi’i; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani; Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja; Bupati Karawang, Aep Syaepuloh; Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sugeng Santoso; serta Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.
Menko AHY didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator, Ayodhia G. L. Kalake; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Rachmat Kaimuddin; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal; serta Staf Khusus Menteri, Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Irjen Pol. Arif Rachman, dan Merry Riana.(lsi)
Sumber : KemenkoInfra
