JABAROKENEWS.COM, Palembang — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menerima audiensi Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Politik dan Keamanan Nasional Panglima TNI, Mayjen TNI Budi Hariswanto, bersama tim dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan kajian strategi penyelesaian konflik tenurial pertahanan. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Setda Provinsi Sumsel, Selasa (21/04/2026).
Dalam kesempatan itu, Edward Candra menyoroti dinamika situasi global yang turut berdampak pada kondisi dalam negeri, termasuk kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok. Ia menilai, instruksi Presiden kepada jajaran TNI terkait penguatan pertahanan wilayah harus didukung dengan kesiapan daerah yang matang.
“Situasi global saat ini memberi dampak nyata bagi kita. Karena itu, instruksi Presiden terkait pertahanan daerah harus kita respons dengan modal yang kuat, baik dari sisi kebijakan maupun kesiapan wilayah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa konflik di Sumatera Selatan merupakan isu penting yang harus dikelola secara serius agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam (SDA) di berbagai sektor berpotensi memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik.
“Konflik di Sumsel ini beragam dan telah berlangsung cukup lama. Namun, banyak yang tidak mengetahui bahwa sebagian besar konflik tersebut sudah berhasil diselesaikan. Bahkan, Sumsel kini dikenal dengan predikat zero konflik,” jelasnya.
Edward menambahkan, pemerintah daerah telah mengambil berbagai langkah strategis dalam menangani sengketa pertanahan, termasuk melalui regulasi berupa peraturan gubernur tentang tata cara penanganan konflik serta pembentukan gugus tugas reforma agraria yang dipimpinnya.
“Kami terus berupaya melakukan reduksi konflik melalui kebijakan yang terukur. Dengan adanya gugus tugas agraria, penanganan konflik menjadi lebih terkoordinasi,” katanya.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden dan berharap implementasinya di daerah dapat berjalan optimal.
“Kami mendukung penuh langkah ini dan berharap dapat berjalan lancar demi memperkuat ketahanan wilayah,” tambahnya.
Sementara itu, Mayjen TNI Budi Hariswanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden kepada TNI untuk memperbarui doktrin pertahanan agar relevan dengan perkembangan zaman.
“Ini merupakan perintah Presiden agar TNI menyesuaikan doktrin yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Dunia sekarang tidak pernah benar-benar tenang, konflik terjadi di berbagai negara,” ungkapnya.
Ia mencontohkan sejumlah konflik internasional yang menunjukkan pentingnya ketahanan wilayah yang kuat. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas negara.
“Ketahanan tidak bisa dibangun secara instan. Harus ada keselarasan antara pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan negara,” tegasnya.
Budi juga menjelaskan bahwa konflik sosial, termasuk konflik tenurial, menjadi salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi stabilitas wilayah. Oleh karena itu, Sumatera Selatan dipilih sebagai salah satu lokasi studi kasus dalam penyusunan kajian tersebut.
“Sumsel kami pilih sebagai bahan studi karena memiliki dinamika konflik yang menarik, sekaligus contoh penyelesaian yang cukup baik. Kami juga melakukan audiensi dengan Forkopimda untuk mendapatkan solusi yang komprehensif,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara cepat dan tepat agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Konflik harus segera kita lerai. Jangan sampai dibiarkan berlarut karena dapat mengganggu ketahanan wilayah,” pungkasnya.(lsi)
Sumber : Adpim Sumsel
