Prof. Wawan Wahyuddin Dorong Reformasi Sistem Penyelenggaraan Haji Indonesia
JABAROKENEWS.COM, Makkah – Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten, Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait perbaikan sistem penyelenggaraan ibadah haji Indonesia ke depan. Usulan disampaikan sebagai bentuk kontribusi akademisi terhadap tata kelola haji nasional.
Menurut Prof. Wawan, sudah saatnya penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi dikelola oleh badan setingkat lembaga, karena terkesan seperti biro perjalanan wisata. Ia mengusulkan agar dibentuk Kementerian Haji dan Umrah secara khusus, agar penanganan haji menjadi lebih fokus dan profesional.
“Akan lebih tepat jika dibentuk Kementerian Haji dan Umrah, sehingga setara dengan Kementerian Haji di Arab Saudi. Ini penting agar pengelolaan haji lebih terarah dan terintegrasi,” ujarnya. Minggu, (8/6/2025).
Di sisi infrastruktur, Prof. Wawan menyoroti kuota haji terus bertambah maka bangungan bertingkat di Mina mesti diupayakan dengan pembiayaan secara konsorsium ditanggung oleh seluruh negara yang kirim jamaahnya untuk berhaji.
Dalam hal pelayanan lansia dan penyandang disabilitas, Prof. Wawan menyarankan agar sistem dorong kursi roda diganti dengan moda transportasi ringan seperti bentor (becak motor) yang lebih efisien dan nyaman di medan padat.
Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan sarana dan prasarana di Miqat Yalamlam. Menurutnya, selama ini banyak jamaah tidak menyadari bahwa telah melewati miqat karena hanya diumumkan singkat di pesawat.
“Miqat Yalamlam perlu fasilitas khusus. Jangan hanya mengandalkan pengumuman singkat di pesawat, apalagi saat itu posisi pesawat bisa sudah melampaui batas miqat,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan dam (denda), Prof. Wawan mengusulkan agar pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Ia menyarankan agar proses sembelih hewan dam dilakukan di Arab Saudi, dan hasilnya diolah secara profesional. Daging hasil olahan itu kemudian dapat dikirim ke Indonesia, Palestina (Gaza) dan negara lain yang membutuhkan.
Prof. Wawan juga mendorong agar sistem syirkah jika kembali akan diterapkan maka maksimal ditangani 2 syirkah yang betul – betul profesional. Transparansi juga perlu dijamin dengan menayangkan secara terbuka melalui Zoom hotel-hotel yang akan digunakan jamaah sebelum keberangkatan, lengkap dengan foto pimpinan syirkah dan nomor kontaknya.
“Keterbukaan ini penting agar jamaah mendapat informasi langsung, tidak hanya dari brosur,” ujarnya menutup.
Usulan-usulan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan serius bagi Pemerintah Indonesia dalam menyempurnakan tata kelola ibadah haji, demi kenyamanan dan kekhusyukan para jamaah.
( Yuyi Rohmatunisa)
