Tito Karnavian: MPP Permudah Akses Layanan dan Cegah Praktik Korupsi

Jumat, 17 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABAROKENEWS.COM, Surabaya – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (17/10/2025). Keduanya ingin memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Dalam kunjungan itu, Mendagri berbincang langsung dengan masyarakat dan petugas MPP. Selain itu, ia juga menyaksikan pelayanan publik seperti proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan layanan administrasi kependudukan (Adminduk).

Mendagri mengapresiasi kemajuan MPP Kota Surabaya yang telah banyak membantu masyarakat. Berbagai layanan publik seperti pengurusan paspor, adminduk baik KTP-el maupun KK, serta layanan lainnya dapat diproses lebih cepat dan terpadu dalam satu gedung.

“Kita lihat dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, semua outlet-outlet untuk buat paspor, kemudian Dukcapil, tadi ada yang buat KK, dan lain-lain, semua dalam satu atap, termasuk di antaranya Persetujuan Bangunan Gedung, yang dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), ini juga ada di sini,” ujar Mendagri kepada awak media usai meninjau berbagai layanan tersebut.

Ia menjelaskan, secara nasional sebanyak 296 MPP telah terbentuk di Indonesia. Khusus untuk Provinsi Jatim, dari 38 kabupaten/kota, 35 di antaranya telah membangun MPP. Sedangkan tiga daerah lainnya meliputi Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun belum menyediakan MPP.

Oleh karenanya, Mendagri mendorong Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak untuk berkoordinasi dengan tiga daerah tersebut agar membangun MPP. “Sehingga akan membuat masyarakat tertolong, waktunya cepat, transparan karena ada CCTV, friendly, dan kemudian pembayarannya jelas,” imbuhnya.

Melalui pembentukan MPP, Mendagri berharap pelayanan berlangsung secara cepat dan efisien sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang telah memastikan pelayanan berlangsung andal. Ia berharap, ke depan berbagai terobosan dapat ditingkatkan melalui penguatan digitalisasi.

Turut hadir mendampingi Mendagri dan Menteri PKP, yaitu Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat terkait lainnya.(nr)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Wamendagri Ribka Haluk: Suara Orang Asli Papua Tak Boleh Menunggu Terlalu Lama
Wamendagri Bima Arya Tekankan Karakter dan Jejaring dalam Pembekalan Peserta Masadagri
Wamendagri Ribka Tekankan Percepatan Akta Kelahiran Anak, Pemda Diminta Bergerak
Presiden Beri Taklimat kepada 800 Pati TNI-Polri, Mendagri Tito Hadir
Wamendagri Ribka Haluk Perkuat Komitmen Pemenuhan Hak Anak atas Akta Kelahiran
Wamendagri Bima Tekankan Paradigma Antisipatif dalam Penanganan Bencana
TP Posyandu Pusat dan TP PKK Dorong Optimalisasi 6 SPM di NTT
Mendagri Tito Dorong Penguatan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Malinau

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 08:54 WIB

Wamendagri Ribka Haluk: Suara Orang Asli Papua Tak Boleh Menunggu Terlalu Lama

Kamis, 8 Oktober 2026 - 17:56 WIB

Wamendagri Bima Arya Tekankan Karakter dan Jejaring dalam Pembekalan Peserta Masadagri

Kamis, 8 Oktober 2026 - 11:10 WIB

Wamendagri Ribka Tekankan Percepatan Akta Kelahiran Anak, Pemda Diminta Bergerak

Rabu, 7 Oktober 2026 - 19:15 WIB

Presiden Beri Taklimat kepada 800 Pati TNI-Polri, Mendagri Tito Hadir

Rabu, 7 Oktober 2026 - 15:49 WIB

Wamendagri Ribka Haluk Perkuat Komitmen Pemenuhan Hak Anak atas Akta Kelahiran

Berita Terbaru