Mendagri Tito Karnavian Pasang Target Tinggi: Pemulihan Pascabencana Sumatera Selesai di 2026!

Selasa, 27 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABAROKENEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong kementerian/lembaga (K/L) mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berbagai kegiatan yang dapat dikerjakan tahun ini ditargetkan selesai sebelum 31 Desember 2026.

Hal itu disampaikan Tito kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Progres Pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (27/10/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menko PMK Sugiono.

Tito menjelaskan, penanganan bencana sebelumnya telah melalui tahap tanggap darurat yang berfokus pada evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan nyawa, kemudian berlanjut ke masa transisi darurat. Pada fase tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan berbagai kekuatan nasional, termasuk TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah (Pemda).

“Pada saat tanggap darurat, Bapak Presiden juga sudah memberikan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebanyak Rp268 miliar. Kemudian di masa transisi, Bapak Presiden kemudian membuat Satgas di mana Ketua Tim Pengarahnya adalah Menko PMK, anggotanya semua Menko, ditambah Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada tahap pemulihan, sebagian besar aktivitas pemerintahan di daerah terdampak telah kembali berjalan. Kabupaten Aceh Tamiang, yang sebelumnya mengalami gangguan berat, kini mulai pulih. Pada sektor pelayanan dasar, pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan layanan internet relatif kembali normal. Rumah sakit umum dan puskesmas juga telah berfungsi. Namun, masih terdapat enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang rusak atau hilang akibat bencana dan membutuhkan penanganan.

Di sektor pendidikan, kegiatan belajar-mengajar telah kembali berjalan. Dari 4.922 satuan pendidikan terdampak, sebanyak 99 sekolah masih melaksanakan pembelajaran di kelas darurat. Penanganannya menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan TNI Angkatan Darat (AD).

“Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan TNI AD yang memiliki satgas jembatan, itu ratusan jembatan yang sudah terbangun oleh TNI AD. Dari kepolisian juga lebih dari 100 saya kalau tidak salah lebih kurang 120an yang dibangun oleh Polri untuk jembatan,” sambungnya.

Meski berbagai layanan mulai pulih, Tito mengingatkan bahwa hujan berintensitas tinggi masih memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menambah pekerjaan pemerintah dalam memulihkan akses dan aktivitas masyarakat. Karena itu, Tito meminta K/L yang telah memperoleh alokasi anggaran mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai target tahun ini. Ia menegaskan, kegiatan yang mencakup perbaikan sekolah, rumah, jalan, jembatan, serta fasilitas ekonomi masyarakat perlu terus dikerjakan agar manfaatnya segera dirasakan oleh warga terdampak.

“Harapan kami dengan koordinasi ini akan mempercepat semua proses dan teman-teman K/L semua bergerak dan juga bisa mendorong semua pemerintah daerah dengan anggaran masing-masing dan tambahan anggaran itu juga bisa bergerak dengan lebih cepat,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kristomei Sianturi, serta pejabat terkait lainnya.(lsi)

Sumber : Satgas PRR

Berita Terkait

Wamendagri Bima Arya Tegaskan Insentif Rp1 Triliun Diukur dari Transformasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemda
Kawal Kualitas Program MBG, Wamendagri Instruksikan Pemda Perketat Pengawasan Keamanan Pangan
Kunci Legalitas Satgas MBG, Kemendagri Didesak Pemda Pertajam Harmonisasi Produk Hukum Daerah
Kunci Transparansi Belanja Pegawai, Kemendagri Dorong Transformasi Matriks Penilaian Kinerja TPP ASN
Jelang Presentasi IGA 2026, BSKDN Matangkan Penilaian Inovasi Unggulan Daerah
Wamendagri Akhmad Wiyagus: Tata Kelola Bersih Jadi Kunci Utama Pencegahan Korupsi Daerah
Tegaskan Modal Utama Pemimpin, Bima Arya: Kepercayaan Masyarakat di Atas Kekuasaan Politik
Transisi Politik, Kemendagri Rilis Pembelajaran dari 12 Pj Kepala Daerah

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:52 WIB

Wamendagri Bima Arya Tegaskan Insentif Rp1 Triliun Diukur dari Transformasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemda

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:48 WIB

Kawal Kualitas Program MBG, Wamendagri Instruksikan Pemda Perketat Pengawasan Keamanan Pangan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:15 WIB

Kunci Legalitas Satgas MBG, Kemendagri Didesak Pemda Pertajam Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:07 WIB

Kunci Transparansi Belanja Pegawai, Kemendagri Dorong Transformasi Matriks Penilaian Kinerja TPP ASN

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:02 WIB

Jelang Presentasi IGA 2026, BSKDN Matangkan Penilaian Inovasi Unggulan Daerah

Berita Terbaru