JABAROKENEWS.COM, KAB.LEBAK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak menyerahkan dokumen usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) tahun 2027 kepada Bupati Lebak. DPRD menyusun Pokir tersebut berdasarkan hasil reses anggota dewan sepanjang 2026.
Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari menyerahkan dokumen itu kepada Bupati Hasbi Asyidiki Jayabaya dalam rapat paripurna, Rabu (18/2/2026).
Juwita menegaskan, DPRD menyerap aspirasi warga secara langsung saat reses. Menurut dia, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang perlu pemerintah daerah prioritaskan. “Kami turun langsung ke masyarakat dan mendengar berbagai persoalan. Aspirasi itulah yang kami suarakan melalui Pokir DPRD,” ujar Juwita.
300 Usulan Selaras dengan Prioritas Pemkab
Juwita menyebut DPRD Lebak mengusulkan lebih dari 300 titik kegiatan melalui Pokir. Ia memastikan seluruh usulan tersebut selaras dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Lebak.
Ia menjelaskan, DPRD menyaring hasil reses yang luas agar sesuai dengan kebutuhan utama daerah. Fokus usulan meliputi pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Kami yakin pemerintah daerah dapat mengakomodasi usulan ini karena tidak keluar dari prioritas pembangunan,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Terkait besaran anggaran, Juwita menyampaikan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) teknis akan menyesuaikannya. DPRD, kata dia, menitikberatkan pada pengakomodasian program, bukan nominal anggaran. “Kalau ada usulan jalan sepanjang 500 meter, nanti OPD yang menghitung kebutuhannya,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Lebak Hasbi Jayabaya menyatakan pemerintah daerah akan mempelajari Pokir DPRD secara menyeluruh. Ia menilai banyak usulan menyoroti persoalan infrastruktur dasar.
“Saya sudah membaca dokumennya. Banyak usulan terkait jalan karena kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Lebak masih tertinggal,” ujar Hasbi.
Selain infrastruktur, Pemkab Lebak juga memprioritaskan ketahanan pangan serta penanganan kemiskinan ekstrem. Program tersebut mencakup perbaikan rumah tidak layak huni dan penyaluran bantuan sosial.
Hasbi menambahkan, Pemkab Lebak akan mengembangkan bantuan sosial berbasis usaha melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau bansos Ruhay.
“Kami ingin membantu pelaku usaha kecil yang sudah berjalan agar bisa berkembang melalui program tersebut,” katanya.(*)
