Alimudin Tegaskan Hotel Fox Belum Miliki Izin PBG, Pembangunan Dihentikan Sementara
JABAROKENEWS.COM, Kota Bekasi – Rabu, 18 Desember 2024, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi menggelar pertemuan penting dengan berbagai pihak terkait pembangunan Hotel Fox yang berlokasi di RW 028 Perumahan Mutiara Gading Timur, Mustikajaya. Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Distaru (Dinas Tata Ruang), serta Camat dan Lurah Mustikajaya. Selain itu, turut hadir juga perwakilan pengurus RW dan RT, yaitu Bapak Endo Kurniadi, Sri Agung Nugroho, Susilo Aji, dan Wawan Setiawan Hartono.
Alimudin, yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi PKS, dan juga anggota legislatif dari daerah pemilihan 3 (Mustikajaya, Rawalumbu, Bantargebang), mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengikuti dan mengawal jalannya audiensi ini sejak awal. “Alhamdulillah, pertemuan ini bisa dilaksanakan dengan baik, meskipun sangat disayangkan pihak pengembang, yaitu Hotel Fox, tidak “.
Dalam kesempatan tersebut, Alimudin menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan. Berdasarkan regulasi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, syarat utama untuk penyelenggaraan pembangunan adalah memperoleh Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, hingga saat ini, pembangunan Hotel Fox di Mustikajaya belum memiliki izin PBG yang sah.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjelaskan bahwa izin PBG belum bisa diterbitkan karena pihak pengembang belum menyerahkan satu dokumen penting, yaitu “Surat Pernyataan Kesanggupan Perbaikan Kerusakan Bangunan” yang harus ditandatangani oleh RT dan RW setempat.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi merekomendasikan agar pembangunan Hotel Fox dihentikan sementara hingga semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan dipenuhi.
Alimudin menegaskan bahwa rekomendasi ini sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada demi kebaikan bersama. “Kami berharap pengembang dapat segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan mematuhi semua prosedur yang berlaku,” tutupnya.(*)
