Dukung Ketahanan Energi Nasional, Gubernur Herman Deru Dorong Optimalisasi Lahan Sawit Sumsel
JABAROKENEWS.COM, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru memastikan dukungannya terhadap langkah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional VII dalam mengoordinasikan lahan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit di wilayah Sumatera Selatan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Herman Deru saat menerima pimpinan PTPN IV Regional VII dalam audiensi di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu (9/9/2026) siang.
Gubernur Herman Deru menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat, termasuk program ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional. Namun, ia meminta agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan juga diselesaikan secara menyeluruh.
“Pada prinsipnya, apa pun kebijakan pemerintah, kami di daerah support dan dukung. Tetapi persoalan di bawah juga harus diselesaikan,” ujar Gubernur.
Menurut Herman Deru, salah satu langkah yang perlu mendapat perhatian adalah optimalisasi lahan negara yang saat ini masih kosong atau belum termanfaatkan. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
“Saya ada saran mengenai lahan rawan terbakar. Karhutla ini banyak terjadi di lahan kosong yang statusnya milik negara. Kenapa tidak kita utamakan lahan-lahan tersebut untuk dioptimalisasi,” katanya.
Ia mencontohkan kawasan hutan produksi (HP) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang memiliki luasan sangat besar. Potensi tersebut, menurutnya, perlu dipetakan dan dikaji lebih lanjut agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Di OKI ada sekitar 600 ribu hektare kawasan HP. Ada yang mudah dan potensial untuk dimanfaatkan?” ujarnya.
Karena itu, Gubernur Herman Deru meminta agar koordinasi tidak hanya dilakukan dengan Kementerian Pertanian, tetapi juga melibatkan Kementerian Kehutanan. Hal tersebut dinilai penting agar aspek status dan pengelolaan kawasan dapat dibahas secara komprehensif.
Gubernur menilai, sedikitnya terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh apabila lahan negara yang terbengkalai dapat diberdayakan secara tepat. Pertama, mengurangi potensi terjadinya karhutla. Berdasarkan pengalaman dan hasil mitigasi di lapangan, sebagian titik rawan kebakaran berada di kawasan yang belum termanfaatkan dan tidak dikelola dengan baik.
“Kita bisa mendapatkan dua hal. Pertama, mengurangi karhutla karena dari mitigasi kita, karhutla banyak terjadi di lahan milik negara yang terbengkalai. Kedua, persoalan sosial juga akan lebih rendah,” jelasnya.
Selain aspek lingkungan, Herman Deru juga menyoroti pentingnya mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap kebijakan pemanfaatan lahan. Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan status kepemilikan dan penguasaan lahan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Yang paling penting, petakan dulu tanah siapa, statusnya apa, dan berapa orang yang menguasai. Itu harus jelas,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada prinsipnya akan mendukung kebijakan pemerintah pusat sepanjang terdapat keseriusan dalam pelaksanaannya dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Kita dukung, yang penting ada keseriusan. Kita dukung dan upayakan secara humanis,” tegasnya.
Gubernur Herman Deru menambahkan, pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah yang akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat selama kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
“Kami sifatnya, sebagai pemerintah daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah, pasti mendukung dan mendorong untuk kepentingan negara,” pungkasnya.
Sementara itu, PTPN IV Regional VII terus menindaklanjuti penugasan pemerintah terkait pengembangan dan ekstensifikasi lahan kelapa sawit, termasuk di wilayah Sumatera Selatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah sekaligus memperluas manfaat pengembangan sawit bagi masyarakat melalui skema inti dan plasma.
Advisor Strategic PTPN IV Regional VII, Irwan Perangin Angin, menyampaikan hal tersebut saat melakukan audiensi dengan Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru.
Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dalam proses penelusuran dan penyediaan lahan.
“Terima kasih telah menerima kami di tengah waktu yang padat. Kami juga membawa salam dari Direktur di Jakarta,” ujar Irwan.
Dalam audiensi tersebut, Irwan hadir bersama Regional Head PTPN IV Regional VII yang membawahi tiga provinsi, yakni Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang sebelumnya digelar pada 19 Agustus lalu dan diterima oleh Sekretaris Daerah Sumsel.
“Ini tindak lanjut pertemuan rakor sebelumnya pada 19 Agustus,” katanya.
Irwan menjelaskan, dalam proses koordinasi tersebut pihaknya telah memperoleh rencana penyediaan lahan di dua lokasi di Sumatera Selatan. Penugasan ekstensifikasi ini merupakan bagian dari arahan pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk mendukung pengembangan lahan sawit, termasuk dalam rangka mendukung program B50 dan peningkatan produksi sawit nasional.
Sebelum melanjutkan proses di Sumatera Selatan, PTPN IV Regional VII juga telah melakukan penjajakan ke sejumlah provinsi lainnya. Di Jambi, misalnya, telah teridentifikasi lahan sekitar 3.200 hektare. Sementara itu, di sejumlah wilayah Kalimantan juga dilakukan penjajakan lahan.
Khusus Sumatera Selatan, Irwan mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah mendampingi proses tersebut. Hasil koordinasi sementara menunjukkan adanya potensi lahan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim.
“Berkat support semua pihak di Sumsel yang terus mendampingi kami, bersama Kanwil, sudah terkerucut di dua kabupaten. Di Lahat sekitar 4.200 hektare, di Kecamatan Gumay Talang, dan di Muara Enim 1.700 hektare, yakni Ujan Mas, Gunung Megang, dan Benakat,” ungkapnya.
Irwan mengatakan, lahan di Sumatera Selatan menjadi salah satu prioritas karena lokasinya berdekatan dengan kebun dan sentra sawit yang telah dikelola PTPN IV Regional VII. Kondisi tersebut dinilai akan memudahkan pengembangan kawasan secara terintegrasi.
“Keinginan kami untuk penugasan ini bukan hanya untuk internal, kebun inti kita, tetapi juga plasma. Jadi, 1.700 hektare yang sudah kita identifikasi, apakah memungkinkan lahan yang tersedia itu bisa kita bangunkan juga untuk masyarakat,” jelasnya.
Terkait lahan sekitar 1.700 hektare yang telah diidentifikasi, Irwan menegaskan bahwa status penguasaan lahan tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Saat ini, data yang ada masih merupakan hasil survei awal dan belum seluruhnya memastikan siapa yang menguasai atau memiliki lahan tersebut.
“1.700 hektare itu secara eksisting belum kami cek punya siapa. Baru survei. Tentu saja kalau ada tanaman tumbuh, kami akan memperhatikan dan mengganti sesuai ketentuan. Kami juga minta dikawal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
PTPN IV Regional VII menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar penugasan pengembangan sawit tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Advisor Strategic PTPN IV Regional VII Irwan Perangin Angin, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumsel Ir. Rahmat, Regional Head PTPN IV Regional VII Denny Ramadhan, Business Support Head PTPN IV Regional VII Dhanny Hermawan, Kepala Bagian Sekper PTPN IV Regional VII Mario, serta Kepala Subdivisi HO PTPN IV Regional VII Damara Damanic.
Tampak hadir mendampingi Gubernur Sumsel, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Dr. Apriyadi dan Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Drs. H. Koimudin.(GLA)
Sumber : adpim sumsel
