JABAROKENEWS.COM, Yogyakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai tidak serta-merta menyelesaikan persoalan pertanggungjawaban konstitusional yang sebelumnya diperdebatkan. Meski pengunduran diri dapat mengakhiri masa jabatan, persoalan hukum yang melatarbelakanginya tetap perlu mendapat perhatian.
Pandangan tersebut disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M., pada Senin (16/11/2026), menanggapi perkembangan politik terkait pengunduran diri Gibran.
Menurut informasi dalam perkembangan tersebut, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), menjelang agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang direncanakan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan dirinya.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah menandatangani usulan HMP yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan konstitusional Gibran sebagai wakil presiden. Rapat paripurna yang direncanakan kemudian disebut batal diselenggarakan setelah pengunduran diri tersebut.
King menilai perkembangan ini memunculkan persoalan ketatanegaraan yang lebih luas, terutama mengenai hubungan antara pengunduran diri, keberlanjutan proses pemakzulan, dan pertanggungjawaban pejabat negara.
Pengunduran Diri dan Pertanggungjawaban Konstitusional Merupakan Dua Hal Berbeda
King menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden melalui sejumlah ketentuan.
Pasal 7A dan Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian yang melibatkan DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), serta keputusan MPR. Sementara itu, Pasal 8 mengatur kondisi ketika presiden atau wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan.
“Secara hukum, pengunduran diri memang dapat mengakhiri jabatan apabila diproses sesuai mekanisme konstitusi. Namun, saya membedakan antara berakhirnya jabatan dan berakhirnya pertanggungjawaban. Keduanya bukan persoalan hukum yang identik,” ujar King.
Menurut dosen Fakultas Hukum UMY tersebut, pengunduran diri tidak dapat serta-merta dipahami sebagai penyelesaian atas seluruh persoalan konstitusional yang sebelumnya diperdebatkan.
Ia menilai dugaan mengenai tidak terpenuhinya persyaratan konstitusional ketika seseorang menjabat tetap dapat menjadi persoalan dalam kajian hukum tata negara, meskipun masa jabatannya telah berakhir.
King mengakui bahwa apabila tujuan pemakzulan adalah memberhentikan seseorang dari jabatannya, proses tersebut secara praktis dapat kehilangan objek setelah pejabat yang bersangkutan tidak lagi menjabat.
Namun, menurutnya, masih terdapat persoalan mengenai kelanjutan proses pemakzulan apabila pengunduran diri terjadi ketika mekanisme tersebut sedang berjalan.
“Apabila Gibran mengundurkan diri ketika proses politik pemakzulan sedang bergulir di DPR, memang muncul persoalan apakah proses tersebut masih dapat diteruskan sampai MK dan MPR. Di sinilah terdapat ruang kekosongan pengaturan yang perlu dijawab melalui penafsiran konstitusional, bukan sekadar keputusan politik,” ungkapnya.
Soroti Celah Regulasi dalam Mekanisme Pemakzulan
King menyoroti dua persoalan pengaturan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pertama, belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur keberlanjutan proses pemakzulan apabila presiden atau wakil presiden mengundurkan diri sebelum proses tersebut mencapai keputusan akhir.
Kedua, belum adanya pengaturan yang secara jelas menghubungkan pengunduran diri di tengah proses pemakzulan dengan pemberian hak keuangan dan fasilitas negara setelah pejabat tersebut tidak lagi menjabat.
Menurut King, kedua persoalan tersebut perlu dikaji agar pengunduran diri tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam mekanisme pertanggungjawaban konstitusional maupun pemberian hak administratif kepada mantan pejabat negara.
Karena itu, ia mendorong evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden, termasuk pengaturan teknis mengenai mekanisme pemakzulan.
King menilai bahwa pemberian hak keuangan dan fasilitas negara harus tetap berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, pengaturannya perlu memperhatikan prinsip akuntabilitas agar tidak menimbulkan insentif yang berpotensi melemahkan mekanisme pertanggungjawaban konstitusional.
Pengunduran Diri Jangan Menjadi Jalan Pintas Menghindari Akuntabilitas
Lebih lanjut, King mengingatkan bahwa mekanisme pemakzulan memiliki peran penting sebagai instrumen pengawasan konstitusional terhadap pemegang kekuasaan.
Menurutnya, apabila pengunduran diri selalu dipandang sebagai akhir dari seluruh persoalan pertanggungjawaban, mekanisme tersebut berisiko kehilangan efektivitasnya.
Dalam sistem presidensial, ia menegaskan bahwa legitimasi elektoral tidak dapat ditempatkan di atas konstitusi. Setiap pejabat negara tetap harus tunduk pada ketentuan dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.
“Kita tidak boleh membangun preseden bahwa semakin cepat seorang pejabat mundur ketika menghadapi proses pemakzulan, semakin aman pula posisi hukum dan keuntungan administratifnya. Ini momentum untuk memperbaiki desain hukum ketatanegaraan Indonesia agar pengunduran diri tidak menjadi jalan pintas menghindari akuntabilitas kekuasaan,” pungkas King.
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya evaluasi terhadap mekanisme pengunduran diri dan pemakzulan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya untuk menjaga kepastian hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan prinsip konstitusionalisme. (lsi)
Sumber : Humas Umy















