FAJARLAMPUNG.COM – Batam, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan langkah pengendalian inflasi yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 3 Mei 2023, inflasi di Provinsi Kepri mencapai 4,09 persen dan menempati urutan ke-12 provinsi dengan inflasi terendah.
“Kita sudah merumuskan beberapa langkah untuk mengatasi inflasi,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Evaluasi Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Evaluasi APBD Triwulan I TA 2023 di Provinsi Kepri di Hotel Marriott Harbour Bay, Batam, Jumat (19/5/2023).
Langkah pengendalian tersebut di antaranya memantau harga dan stok komoditas untuk memastikan kebutuhan tersedia. “Harga-harga (dan) stok dicek, barang-barang dijaga untuk selalu tersedia (kebutuhan) yang mendasar, beras, sembakolah terutama dan harganya bisa terjangkau, ini harus dicek dipantau terus menerus,” tegasnya.
Mendagri mengatakan, Sekretaris Daerah bertugas memimpin Satgas Pangan di daerah. Satgas tersebut harus mengecek dan memantau ketersediaan barang maupun harga di lapangan.
Selain itu, lanjut Mendagri, pemerintah daerah (Pemda) juga perlu menggelar rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) paling sedikit sebulan sekali. Langkah lainnya yakni berupaya menjaga pasokan bahan pokok dan barang yang dinilai penting. Kemudian Pemda juga perlu melakukan gerakan menanam komoditas penting seperti cabai.
“Yang mahal itu cabe kemarin itu, terus cabe terus, memang ada daerah-daerah yang memang konsumen cabenya tinggi (seperti) Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, kenapa tidak menanam, padahal menanam itu banyak sekali gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beberapa daerah, kemarin saya mengecek,” terang Mendagri.
Upaya lainnya yakni melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait. Kemudian melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Daerah juga perlu berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan. Pemda juga dapat merealisasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung upaya pengendalian inflasi. Kemudian Pemda dapat memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) misalnya dalam mendukung distribusi barang. (Advertorial)
