Jaga Keseimbangan Kesejahteraan Pekerja dan Iklim Investasi, Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Upah Minimum 2027

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABAROKENEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan upah minimum. Pemerintah provinsi perlu menindaklanjuti pedoman tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

Ia meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pembicaraan tripartit, yakni pemerintah daerah (Pemda), serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha. Dialog tersebut diharapkan dapat menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” jelasnya.

Mendagri juga menegaskan bahwa Kemendagri akan mengawal proses tersebut melalui koordinasi dengan jajaran Pemda. Ia meminta jajarannya menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasannya.

“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang hadir dalam forum tersebut menjelaskan bahwa batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026. Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026. Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.

“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” jelasnya.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Perkuat Reformasi Birokrasi dan Kepercayaan Publik, Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Jaga Integritas Jabatan
Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI
Padukan Akurasi Data dan Pengawasan Distribusi, Sekjen Kemendagri Dorong TPID Sinergi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri
Sesuaikan Regulasi dengan Potensi Lokal, Wamendagri Bima Arya Dorong Penguatan Kekhasan NTB dan NTT lewat Revisi UU
Jawab Tantangan Era Digital, Mendagri Nilai RUU Adminduk Krusial Perkuat Keamanan Data Pribadi dan Layanan Publik
Cegah Data Ganda dan Tumpang Tindih Penerima, Mendagri Dorong Pemda Percepat Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial
Tekan Risiko Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Kasatgas Tito Minta Pemda Siagakan BPBD dan Infrastruktur Darurat
Kemnaker: Pemerintah Belum Menetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:29 WIB

Perkuat Reformasi Birokrasi dan Kepercayaan Publik, Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Jaga Integritas Jabatan

Selasa, 17 November 2026 - 11:02 WIB

Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI

Senin, 16 November 2026 - 19:34 WIB

Padukan Akurasi Data dan Pengawasan Distribusi, Sekjen Kemendagri Dorong TPID Sinergi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026 - 19:28 WIB

Sesuaikan Regulasi dengan Potensi Lokal, Wamendagri Bima Arya Dorong Penguatan Kekhasan NTB dan NTT lewat Revisi UU

Senin, 16 November 2026 - 19:23 WIB

Jawab Tantangan Era Digital, Mendagri Nilai RUU Adminduk Krusial Perkuat Keamanan Data Pribadi dan Layanan Publik

Berita Terbaru