Padukan Akurasi Data dan Pengawasan Distribusi, Sekjen Kemendagri Dorong TPID Sinergi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABAROKENEWS.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Satgas Pangan Polri, unsur TNI, dan Kejaksaan di daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pengendalian inflasi berjalan optimal dan menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Tomsi saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Senin (16/11/2026).

Tomsi menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur TPID hingga pihak terkait dalam mengendalikan inflasi. Ia meminta jajaran terkait hadir dalam rapat koordinasi serta memperkuat pendampingan kepada pemerintah daerah (Pemda) melalui langkah konkret di lapangan. “Ikut bersama-sama menemani pemerintah daerah tim TPID tergabung untuk bisa turun. Turun dan terus-terus turun,” tegasnya.

Ia juga meminta TPID menggelar pertemuan dengan BPS sebelum rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap Senin. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memahami perkembangan harga dan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.

“Mohon dengan sangat sebelum hari Senin, apakah Kamis atau Jumat bisa mengundang BPS-nya kemudian paparan mencari solusinya,” ujarnya.

Selain itu, Tomsi meminta dukungan jajaran Kejaksaan Agung agar turut memperkuat koordinasi TPID di daerah. Ia menilai keterlibatan unsur tersebut penting untuk mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. “Nomor satu, yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah harga pangan terjangkau,” ungkapnya.

Tomsi mengingatkan, keterjangkauan pangan menjadi perhatian bersama karena merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, tetapi membutuhkan dukungan berbagai unsur sesuai peran masing-masing.

Tomsi menambahkan, pengendalian inflasi merupakan perhatian pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa Presiden pernah memimpin rapat pengendalian inflasi di Kemendagri sebagai salah satu bentuk perhatian terhadap persoalan tersebut.

“Pertama kali Bapak Presiden naik (dilantik sebagai Presiden), Bapak Presiden Prabowo naik dan mengunjungi kementerian/lembaga adalah [di Kantor Kemendagri] di ruangan ini di mana beliau memimpin rapat inflasi,” jelasnya.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Perkuat Reformasi Birokrasi dan Kepercayaan Publik, Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Jaga Integritas Jabatan
Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI
Sesuaikan Regulasi dengan Potensi Lokal, Wamendagri Bima Arya Dorong Penguatan Kekhasan NTB dan NTT lewat Revisi UU
Jawab Tantangan Era Digital, Mendagri Nilai RUU Adminduk Krusial Perkuat Keamanan Data Pribadi dan Layanan Publik
Cegah Data Ganda dan Tumpang Tindih Penerima, Mendagri Dorong Pemda Percepat Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial
Jaga Keseimbangan Kesejahteraan Pekerja dan Iklim Investasi, Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Upah Minimum 2027
Tekan Risiko Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Kasatgas Tito Minta Pemda Siagakan BPBD dan Infrastruktur Darurat
Kemnaker: Pemerintah Belum Menetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:29 WIB

Perkuat Reformasi Birokrasi dan Kepercayaan Publik, Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Jaga Integritas Jabatan

Selasa, 17 November 2026 - 11:02 WIB

Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI

Senin, 16 November 2026 - 19:34 WIB

Padukan Akurasi Data dan Pengawasan Distribusi, Sekjen Kemendagri Dorong TPID Sinergi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026 - 19:28 WIB

Sesuaikan Regulasi dengan Potensi Lokal, Wamendagri Bima Arya Dorong Penguatan Kekhasan NTB dan NTT lewat Revisi UU

Senin, 16 November 2026 - 19:23 WIB

Jawab Tantangan Era Digital, Mendagri Nilai RUU Adminduk Krusial Perkuat Keamanan Data Pribadi dan Layanan Publik

Berita Terbaru