Kunjungi Papua Pegunungan, Wamendagri Minta Pemda Segera Selesaikan NPHD

Kamis, 16 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABAROKE.COM – Wamena, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meminta pemerintah daerah (Pemda) Papua Pegunungan segera menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal itu ditegaskan Wempi pada acara Penyambutan Wamendagri RI dan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan beserta Rombongan di Gedung Aithousa Wamena. Acara tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Papua Pegunungan.

“NPHD itu adalah dana hibah untuk Pemilu serentak di tahun 2024. Sampai dengan tadi malam kita cek itu Provinsi Papua Pegunungan itu belum ada NPHD-nya. Pak Menteri menegaskan kepada saya apalagi kepada Pj.-Pj., Pj. yang tidak segera melaksanakan Surat Edaran Mendagri itu bentuk ketidakpatuhan terhadap arahan Mendagri RI, dan Pak Menteri bilang kita akan evaluasi,” katanya, Kamis (16/11/2023).

Wempi menegaskan, penyelesaian NPHD bagi Pemda Papua Pegunungan harus sesegera mungkin menjadi perhatian. Apalagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan tenggat penyelesaian NPHD pada tanggal 10 November lalu. Namun hingga saat ini, Papua Pegunungan masih belum menuntaskan NPHD tersebut. Kemudian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menugaskan Pemda segera menyelesaikan NPHD paling lama pada 24 November 2023.

“Saya mohon Pak Pj. Gubernur sebentar ini akan ada rakor dengan para bupati, saya minta ini segera diselesaikan hari ini, NPHD-nya, mungkin dari Tolikara, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo, Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, NPHD Pak Menteri minta 40 persen di tahun anggaran 2023, nanti 60 persennya di tahun anggaran 2024,” ujarnya.

Di lain sisi, Wempi menekankan agar seluruh stakeholder di Papua Pegunungan bersama-sama menciptakan kondisi wilayah yang aman pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Sebab, keamanan yang baik akan mendukung keberlangsungan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan.

“Kalau wilayah aman semua menjadi enak. Kita akan menjalankan Pemilu serentak di tahun 2024, memilih wakil-wakil rakyat dan pertama kali di Provinsi Papua Pegunungan, semuanya untuk pertama kali. Kalau kita tidak aman, kita tidak akan bisa menyelenggarakan Pemilu dengan baik,” tandasnya.(wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Wamendagri Dorong Kolaborasi Kepala Daerah dan Forkopimda untuk Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Apresiasi Tata Kelola Pemerintahan Modern, Kemendagri Boyong Penghargaan Indonesia Kita Awards 2026
Perkuat Kepercayaan Publik, Kemendagri Imbau Pemda Buka Capaian Dua Tahun Pemerintahan
Perkuat Layanan Publik dan Ekonomi Daerah, Wamendagri Bima Arya Dorong Penguasaan Kedaulatan AI
Kemnaker Tegaskan Keterbukaan Informasi Publik Harus Bermanfaat bagi Masyarakat
DWP Kemnaker: Perempuan Pahlawan Ekonomi Bangsa
Menaker Apresiasi Capaian LKS Tripnas 2023–2026, Harap Kawal Regulasi Ketenagakerjaan
Wujudkan Tata Kelola Bersih, Kemendagri Dorong Pemerintah Desa Terbuka Soal Informasi Publik

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 11:16 WIB

Wamendagri Dorong Kolaborasi Kepala Daerah dan Forkopimda untuk Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Rabu, 11 November 2026 - 19:38 WIB

Apresiasi Tata Kelola Pemerintahan Modern, Kemendagri Boyong Penghargaan Indonesia Kita Awards 2026

Rabu, 11 November 2026 - 19:31 WIB

Perkuat Kepercayaan Publik, Kemendagri Imbau Pemda Buka Capaian Dua Tahun Pemerintahan

Rabu, 11 November 2026 - 19:24 WIB

Perkuat Layanan Publik dan Ekonomi Daerah, Wamendagri Bima Arya Dorong Penguasaan Kedaulatan AI

Rabu, 11 November 2026 - 14:29 WIB

Kemnaker Tegaskan Keterbukaan Informasi Publik Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

Berita Terbaru