Mengatasi Pengangguran, Wapres RI dan Pj. Gubernur Banten Luncurkan Program BLK Komunitas
JABAROKE.COM – Tangerang, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mendampingi Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin melakukan peresmian dan festival kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Archam, Desa Tanjakan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Kamis (7/3/2024).
Kegiatan yang mengambil tema Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Ketenagakerjaan Melalui Pelatihan Vokasi Berbasis Komunitas itu merupakan gagasan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI dengan sasaran lembaga non pemerintah seperti pondok pesantren, lembaga keagamaan, serta komunitas serikat buruh.
Al Muktabar mengungkapkan, program yang digagas oleh Kemenaker itu sangat cocok dengan kultur masyarakat Banten yang dikenal religius dan banyak berdiri pondok pesantren. Sehingga diharapkan dengan penerapan program itu, kolaborasi antar pemerintah dengan pesantren bisa lebih ditingkatkan lagi dalam upaya pengentasan angka pengangguran di Provinsi Banten.
“Pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan basisnya yang kuat dan cukup banyak di Provinsi Banten, sangat efektif diterapkan program ini. Ia berperan penting dalam pengentasan pengangguran, khususnya terkait peningkatan kualitas SDM yang keterkaitan langsung dengan lapangan kerja,” kata Al Muktabar.
Oleh karena itu, lanjut Al Muktabar, program ini bisa dikembangkan secara mandiri di Provinsi Banten. Apalagi Provinsi Banten berkaitan dengan Jakarta dan menjadi tempat tumpuan pencari lapangan kerja, baik dari dalam daerah maupun luar.
Selain itu Pemprov juga tengah gencar menerapkan sistem pendidikan vokasi yang tersambung dengan kebutuhan dunia kerja dan peningkatan potensi daerah. “Termasuk kita akan mereplikasi program ini sebagaimana arahan dari Bapak Wapres tadi,” imbuhnya.
Wapres Ma’ruf Amin mengungkapkan, program BLK Komunitas ini sebagai upaya mengoptimalkan angkatan kerja Indonesia, yang jumlahnya menurut Badan Pusat Statistik pada 2023 mencapai 146 juta jiwa. Untuk itu, Kemenaker harus mengarahkan program ini dengan sasaran daerah-daerah yang menjadi lokasi kemiskinan ekstrem, sehingga target penghapusan sampai 0 persen di tahun 2024 bisa tercapai.
“Saya berharap program ini terkoneksi dan selaras dengan dunia industri, terutama yang berada di sekitar BLK Komunitas. Termasuk juga jenis kejuruannya agar disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal,” imbaunya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen dalam mengakselerasi pelatihan kerja melalui pembangunan BLK Komunitas yang menjadi bagian dari agenda peningkatan SDM ketenagakerjaan Indonesia.
“Serangkaian upaya telah dicanangkan oleh Bapak Presiden guna mewujudkan agenda tersebut, diantaranya dengan membangun BLK Komunitas di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Menaker Ida.
Ida Fauziyah menuturkan, sejak tahun 2017 hingga 2023, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan pemerintah melalui pembangunan BLK Komunitas.
“Alhamdulillah sampai dengan tahun 2023, jumlah BLK Komunitas yang sudah dibangun sebanyak 4.282, dan sekarang kita resmikan 525 BLK Komunitas yang itu merupakan program tahun 2023,” ucapnya.
Menaker menjabarkan, program pembangunan BLK Komunitas pada tahun 2023 ini, lembaga penerima bantuan BLK Komunitas menerima bantuan yang terdiri dari bantuan pembiayaan pembangunan gedung workshop, bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk 1 kejuruan yang diberikan berupa barang, serta pelatihan dasar bagi instruktur dan tenaga kepelatihan.
Menaker menambahkan, setiap tahun Kemnaker selalu mengevaluasi kebermanfaatan dari program BLK Komunitas. Setelah dilakukan klasifikasi dan evaluasi akhirnya diperoleh 444 BLK Komunitas yang sudah Mandiri, sebanyak 1.403 BLK Komunitas memiliki klasifikasi Berkembang, 1.910 BLK Komunitas masuk dalam kategori Tumbuh dan di tahun 2023 sebanyak 525 BLK Komunitas telah rampung pembangunannya.
“Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat melalui pembangunan BLK Komunitas menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja sesuai pasar kerja,” ujarnya.(Wan)
Sumber: Adpim
