JABAROKENEWS.COM, Bekasi – Sejumlah persoalan teknis mewarnai penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Mulai dari keterlambatan perlengkapan upacara penghormatan pemenang (UPP) cabang olahraga BMX, temuan paku di lintasan triatlon, insiden kericuhan dalam pertandingan kickboxing, hingga persoalan pembayaran sewa venue renang. Panitia Besar (PB) Porprov mengakui masih terdapat kekurangan dan berjanji melakukan pembenahan hingga seluruh rangkaian pertandingan berakhir.
Penjelasan tersebut disampaikan Koordinator Tim Ahli PB Porprov XV Jawa Barat 2026, Paras Sujiwo, dalam pertemuan dengan awak media di Media Center PB Porprov, Gate 2 Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Paras memaparkan kronologi sejumlah kejadian sekaligus menjelaskan langkah penanganan yang telah dan sedang dilakukan panitia. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut kelancaran pertandingan, tetapi juga keselamatan atlet, kesiapan fasilitas, serta profesionalitas penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat provinsi.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah pelaksanaan UPP cabang BMX. Paras menjelaskan, keterlambatan bukan disebabkan tidak tersedianya podium, melainkan keterlambatan pengiriman podium dan perlengkapan pendukung oleh tim pelaksana.
Menurut dia, penyelenggaraan UPP, termasuk penyediaan perlengkapan dan materi branding, merupakan tanggung jawab PB Porprov. Karena itu, keterlambatan tersebut menjadi bahan evaluasi, terutama menyangkut koordinasi, kesiapan logistik, dan ketepatan distribusi perlengkapan sebelum pertandingan maupun seremoni penghargaan berlangsung.
Persoalan lain yang mendapat perhatian lebih serius adalah temuan paku di lintasan triatlon. Keberadaan benda berbahaya di jalur pertandingan berpotensi mengancam keselamatan atlet yang harus melaju dengan kecepatan tinggi, khususnya pada nomor balap sepeda.
PB Porprov menyatakan telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Penanganan dilakukan agar sumber persoalan dapat diketahui dan risiko serupa tidak kembali mengganggu pelaksanaan pertandingan.
Dalam kompetisi olahraga, kesiapan lintasan bukan semata persoalan teknis penyelenggaraan. Pemeriksaan kondisi arena sebelum digunakan, sterilisasi jalur, serta pengamanan area pertandingan merupakan bagian penting dari tanggung jawab penyelenggara terhadap keselamatan peserta.
Sementara itu, insiden kericuhan di venue kickboxing juga menjadi bahan evaluasi. Paras menerangkan, kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman dan diperburuk oleh keterbatasan personel pengamanan di lokasi pertandingan.
Sebagai tindak lanjut, PB Porprov melakukan penyesuaian kebutuhan personel pengamanan berdasarkan karakteristik dan tingkat risiko pertandingan. Salah satu langkah yang disebutkan adalah penambahan petugas pengamanan untuk pertandingan mixed martial arts (MMA), dari sebelumnya 30 orang menjadi 50 orang.
Penambahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pengamanan tidak dapat disamaratakan untuk seluruh cabang olahraga. Pertandingan bela diri yang melibatkan kontak fisik langsung membutuhkan pengawasan dan pengendalian situasi yang lebih ketat, baik untuk atlet maupun ofisial dan penonton.
Pembayaran sewa venue renang
Di luar persoalan teknis pertandingan, PB Porprov juga mengakui adanya persoalan administrasi terkait pembayaran sewa tempat pertandingan renang. Paras menyampaikan bahwa pembayaran tersebut belum diselesaikan dan masih dalam proses.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa penyelenggaraan ajang olahraga berskala besar tidak hanya bergantung pada kesiapan atlet dan fasilitas pertandingan. Kepastian pembiayaan, penyelesaian kewajiban kepada pengelola venue, serta koordinasi dengan berbagai pihak juga menentukan kelancaran kompetisi.
Keterbukaan panitia mengenai persoalan tersebut penting untuk memastikan adanya kepastian penyelesaian kewajiban penyelenggara. Apalagi, penggunaan fasilitas milik pihak lain menuntut hubungan kerja sama yang tertib dan profesional.
PB Porprov menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan yang terjadi. Panitia juga mengapresiasi kritik dan masukan media serta masyarakat yang dinilai dapat membantu memperbaiki pelaksanaan pertandingan.
Paras menyebutkan, sejumlah cabang olahraga telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, di antaranya futsal, muaythai, dan gulat. Keberhasilan penyelenggaraan cabang-cabang tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan pertandingan lainnya.
Tuan rumah masih memimpin klasemen
Di tengah sejumlah catatan penyelenggaraan tersebut, persaingan prestasi antarkontingen terus berlangsung. Berdasarkan data PB Porprov yang dipublikasikan hingga Kamis (12/11/2026) malam, Kota Bekasi sebagai salah satu tuan rumah berada di posisi teratas klasemen sementara dengan 115 medali emas, 74 perak, dan 79 perunggu.
Kota Bandung menempati posisi kedua dengan 71 emas, 74 perak, dan 94 perunggu. Adapun Kabupaten Bekasi berada di peringkat ketiga dengan 70 emas, 63 perak, dan 66 perunggu. Dengan demikian, persaingan di papan atas masih terbuka, terutama dalam perebutan posisi kedua.
Porprov XV Jawa Barat 2026 diikuti 27 kontingen kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 75 cabang olahraga dan 1.156 nomor pertandingan. Penyelenggaraan tahun ini juga melibatkan enam klaster wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumedang, dan Kota Bandung.
Rangkaian kompetisi dijadwalkan berlangsung hingga 20 November 2026. Dengan masih berlangsungnya sejumlah pertandingan, pekerjaan rumah PB Porprov bukan hanya memastikan seluruh nomor pertandingan selesai sesuai jadwal, melainkan juga menjamin setiap arena memenuhi standar keselamatan dan setiap kewajiban penyelenggaraan dituntaskan.
Evaluasi terhadap kejadian di BMX, triatlon, kickboxing, dan renang semestinya menjadi dasar pembenahan yang terukur. Penambahan personel pengamanan, pemeriksaan lintasan, kesiapan perlengkapan, dan penyelesaian administrasi venue perlu dipastikan melalui pengawasan langsung, bukan sekadar menjadi komitmen.
Sebab, keberhasilan Porprov tidak hanya diukur dari jumlah medali yang diraih atau kelancaran upacara penutupan. Kualitas penyelenggaraan juga ditentukan oleh jaminan keselamatan atlet, kepastian hak pihak-pihak yang terlibat, serta kemampuan panitia menjaga kompetisi berlangsung adil, aman, dan bermartabat. (iwj)
