JABAROKENEWS.COM, Yogyakarta – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta menegaskan agregasi harga dan peran Pertamina menjadi kunci mempercepat transisi energi gas serta energi terbarukan di Jawa Tengah dan DIY sekarang.
Penegasan itu mengemuka dalam Workshop Transisi Energi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Platinum Hotel & Convention Center, Sleman, Kamis (12/11/2026), dengan peserta lintas sektor.
Forum yang digelar secara luring dan daring tersebut membahas transformasi ekosistem gas guna memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Para peserta menyoroti ketergantungan masyarakat dan pelaku usaha terhadap LPG, sementara peralihan menuju gas bumi serta energi terbarukan masih berjalan lambat di wilayah tersebut.
Salah satu penghambat utamanya ialah harga gas yang tinggi akibat tarif bertumpuk, keterbatasan infrastruktur, penurunan pasokan, dan pemanfaatan pipa yang belum optimal selama ini.
Skema tarif pancake dinilai membuat harga gas kurang kompetitif, sehingga pengguna LPG bersubsidi belum memiliki dorongan ekonomi kuat untuk beralih ke sumber energi alternatif.
Kondisi tersebut juga menghambat kepastian permintaan, mengurangi minat investor, serta memperlambat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperluas pemanfaatan gas di Jawa Tengah dan DIY.
Workshop menekankan pembangunan terminal LNG, fasilitas CNG, jaringan pipa, biogas, biomethane, dan gasifikasi biomassa harus dirancang terpadu, bukan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi lintas sektor.
Sinkronisasi pasokan, infrastruktur, permintaan, tarif, kelembagaan agregator, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat transisi yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat secara konsisten.
Ketua ISEI Cabang Yogyakarta menyebut transisi energi bukan sekadar agenda teknis, melainkan persoalan ekonomi regional yang berdampak langsung kepada masyarakat dan dunia usaha setempat.
Menurutnya, ketergantungan LPG menghadirkan kerentanan karena harga dipengaruhi pasar global, pasokan bisa terganggu, dan subsidi menambah tantangan fiskal bagi pemerintah serta masyarakat luas pula.
Karena itu, peralihan menuju LNG dan CNG perlu dipersiapkan bertahap, tanpa menghentikan penggunaan LPG mendadak sebelum infrastruktur dan pasokan tersedia secara memadai bagi pengguna.
RM. Gustilantika Marrel Suryokusumo dari Bebadan Pangreksa Loka Keraton Yogyakarta menyebut gas bumi, biogas, biomassa melibatkan masyarakat pedesaan dalam rantai pasok energi rendah karbon.
Pandangan tersebut selaras dengan falsafah Hamemayu Hayuning Bawono, yang menekankan upaya menjaga keharmonisan kehidupan dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang di Yogyakarta.
Delapan butir utama hasil workshop menempatkan gas dan energi terbarukan sebagai motor pertumbuhan ekonomi serta fondasi iklim investasi modern di kawasan Jawa Tengah-DIY regional.
Para narasumber mengingatkan turunnya pasokan Gas Kepodang dan rendahnya utilisasi pipa transmisi KJG berpotensi memperlambat transisi energi di kedua provinsi tersebut dalam waktu dekat.
Mereka mendorong dukungan pemerintah untuk menambah pasokan, antara lain melalui pembangunan terminal LNG maupun pengembangan sumur gas lokal secara terencana dan berkelanjutan bersama investor.
Forum juga meminta kebijakan nasional memperkuat transisi energi berbasis daerah, mengingat kewenangan pemerintah daerah dalam pasokan dan infrastruktur masih terbatas hingga kini di lapangan.
Danantara serta BUMN energi diharapkan mendukung pengelolaan teragregasi, termasuk menciptakan kesetaraan kebijakan bagi gas alternatif dengan LPG tiga kilogram bersubsidi bagi seluruh pengguna energi.
Pertamina secara khusus didorong menjadi lokomotif sekaligus agregator transisi energi, menghubungkan pasokan, infrastruktur, badan usaha lokal, dan kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan terukur.
Strategi Quintuple Benefits Program turut didorong, agar satu inisiatif transisi energi menghasilkan sedikitnya lima manfaat sekaligus bagi masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan ketahanan energi nasional.
Workshop menghadirkan narasumber dari Pertamina, BPH Migas, Dinas ESDM Jawa Tengah, Dinas PUPESDM DIY, akademisi, praktisi, serta pengamat energi dengan moderator Y. Sri Susilo.(waw)
