JABAROKENEWS.COM, Palembang — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H. mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk terus memperkuat kualitas perumusan dan implementasi kebijakan daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan yang efektif, terarah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Edward Candra dalam kegiatan Pengukuhan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) bagi Pemerintah Daerah yang berlangsung di Kantor Bappeda Provinsi Sumsel, Rabu (23/9/2026).
Edward mengatakan, pengukuran IKK menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, kualitas kebijakan tidak hanya dilihat dari proses penyusunannya, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan serta memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Hasil IKK ini menjadi acuan untuk mengetahui kekurangan yang masih ada. Oleh karena itu, kami menekankan kepada seluruh perangkat daerah untuk segera mengunggah data nilai serta mengevaluasi penyebab kekurangan tersebut agar dapat diperbaiki bersama,” tegas Edward.
Ia menilai, evaluasi melalui IKK penting dilakukan secara berkelanjutan agar setiap perangkat daerah dapat mengetahui aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat semakin sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi masyarakat di Sumsel.
Edward juga mendorong seluruh OPD untuk proaktif dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pengukuran IKK. Menurutnya, ketersediaan data yang baik menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“OPD harus proaktif. Kebijakan yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas, berdasarkan data, serta dapat diimplementasikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A., menyampaikan bahwa kualitas kebijakan memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan, terutama dalam pelaksanaan program prioritas dan berbagai intervensi pembangunan daerah.
Ia mengapresiasi implementasi kebijakan yang telah berjalan di Sumatera Selatan. Namun, menurutnya, pengukuran yang dilakukan secara terstruktur tetap diperlukan untuk mengetahui kualitas kebijakan sekaligus menentukan ruang perbaikan yang masih dibutuhkan.
“Untuk mengukur indeks kualitas kebijakan secara optimal, kita membutuhkan koordinator yang solid, penentuan tiga objek kebijakan yang tepat, ketersediaan data yang valid, serta kolaborasi antar-OPD yang kuat,” jelas Agus.
Lebih lanjut, LAN RI memberikan pemaparan mengenai berbagai indikator dalam pengukuran IKK. Pemahaman terhadap indikator tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah, dalam menyusun tujuan kebijakan yang lebih presisi dan terukur.
Melalui penguatan kualitas kebijakan, Pemprov Sumsel berupaya memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi dapat diterapkan secara efektif dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Pengukuran IKK juga diharapkan menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan, sehingga tata kelola pemerintahan di Sumsel semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.(lsi)
Sumber : Adpim Sumsel
