JABAROKENEWS.COM, Yogyakarta – Transformasi pemerintahan desa tidak cukup hanya mengandalkan perkembangan teknologi. Penguatan kapasitas aparatur, kepemimpinan, tata kelola organisasi, serta kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan desa yang adaptif dan inovatif. Hal tersebut menjadi salah satu gagasan utama dalam Workshop Smart Village dan Focus Group Discussion (FGD): Kepemimpinan dan Tata Kelola Organisasi Desa Menuju Smart Village serta Penguatan Profesi Kepamongprajaan Indonesia yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (12/07), di UMY Student Dormitory.
Kegiatan tersebut mempertemukan akademisi, praktisi pemerintahan, serta pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pemerintahan desa, tata kelola pemerintahan, kepamongprajaan, dan transformasi pemerintahan. Ketua Panitia kegiatan, Dr. Suswanta, S.IP., M.Si., mengatakan workshop tersebut menjadi ruang untuk membangun gagasan mengenai desa yang mampu beradaptasi dengan perubahan sekaligus memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Workshop Smart Village menjadi ruang untuk membangun desa yang inovatif, adaptif, dan berbasis ilmu pengetahuan serta teknologi,” ujarnya.
Menurut Suswanta, agenda tersebut juga tidak hanya diarahkan pada pembentukan organisasi profesi kepamongprajaan. Lebih jauh, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong terbentuknya ekosistem profesi yang memiliki struktur kompetensi, kode etik, pengembangan karier, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pemerintahan.
Ia menilai, profesionalisme aparatur menjadi bagian penting dalam memastikan transformasi pemerintahan tidak berhenti pada aspek kelembagaan maupun pemanfaatan teknologi, tetapi benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kita tidak hanya ingin membentuk organisasi profesi, tetapi membangun ekosistem profesi yang memiliki struktur kompetensi, kode etik, pengembangan karier, serta kontribusi nyata bagi kualitas pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan UMY, Prof. Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki setidaknya tiga fokus utama. Pertama, peningkatan kapasitas kepamongprajaan, khususnya pada tingkat desa. Kedua, mendorong pembentukan asosiasi kepamongprajaan. Ketiga, memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan pemerintahan.
Menurut Titin, desa memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Bagaimana mewujudkan Smart Village di tingkat desa sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, ini yang menjadi poin dari kegiatan kita pada hari ini,” tuturnya.
Ia menambahkan, konsep Smart Village perlu dipahami lebih luas daripada sekadar pemanfaatan teknologi digital. Transformasi tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur dan tata kelola organisasi agar teknologi benar-benar memberikan dampak terhadap pelayanan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, penguatan kepamongprajaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Aparatur pemerintahan di tingkat desa dituntut mampu memahami kebutuhan masyarakat, mengelola organisasi secara efektif, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial.
Titin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki.
“Di tingkat universitas, tuntutannya adalah universitas yang berdampak. Dampaknya itu perlu dirasakan oleh masyarakat dan semua stakeholder,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai ruang pertukaran gagasan, tetapi dapat dilanjutkan melalui kerja sama konkret antara Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY dengan pemerintah daerah, pemerintah kapanewon, maupun pemerintah kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Mudah-mudahan setelah forum ini selesai bisa ditindaklanjuti dengan kolaborasi antara perguruan tinggi, khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, dengan jajaran pemerintah daerah maupun kapanewon dan kalurahan yang ada di Yogyakarta,” harapnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UMY, Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si., CIGS., GILC. selaku Direktur Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr. Edi Cahyono, S.STP., M.AP., C.CS. selaku Analis Madya Bidang Kecamatan pada Direktorat Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, serta Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) H. Yudanegara, Ph.D., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang dialog antara dunia akademik dan pemerintahan. Melalui workshop dan FGD, UMY mendorong agar gagasan mengenai Smart Village dapat diterjemahkan ke dalam penguatan kapasitas aparatur, perbaikan tata kelola, serta inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, desa pintar tidak hanya ditandai oleh hadirnya teknologi, tetapi juga oleh aparatur yang kompeten, kepemimpinan yang adaptif, tata kelola yang baik, serta kolaborasi yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (gla)
Sumber : Humas UMY
