JABAROKENEWS.COM, JOGJA – Momentum Kemerdekaan ke-81, F-PAN DPRD Kota Yogyakarta mendorong perlindungan warga melalui pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang semakin inklusif bagi warga Kota Yogyakarta.
Tri Waluko Widodo menegaskan, perjuangan legislatif harus memastikan masyarakat tetap terlindungi ketika tekanan ekonomi membuat kebutuhan dasar semakin sulit dipenuhi secara layak kota.
Menurut Tri, kemerdekaan harus dirasakan nyata, bukan sekadar diperingati, terutama oleh keluarga rentan yang membutuhkan keberpihakan pemerintah dalam situasi ekonomi sulit dan berkelanjutan.
F-PAN memperjuangkan perluasan penerima Jaminan Pendidikan Daerah agar keluarga desil enam turut memperoleh dukungan biaya pendidikan anak mereka secara berkelanjutan bagi keluarga rentan.
“Sebelumnya desil satu sampai lima menjadi sasaran, kini desil enam sedang kami perjuangkan,” kata Tri Waluko Widodo dalam pembahasan Komisi D DPRD Kota.
Tri menyebut keluarga desil tujuh juga patut dipertimbangkan, tetapi kebijakan tersebut membutuhkan data warga yang lengkap, akurat, dan berbasis nama alamat yang membutuhkan.
“Jangan melihat angka desil semata, karena kondisi keluarga bisa berubah,” tegas Tri saat menyuarakan kebutuhan pendidikan masyarakat di Kota Yogyakarta secara langsung merata.
Selain pendidikan, F-PAN memperkuat dukungan terhadap kader posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan keluarga di tingkat lingkungan masyarakat sehari-hari secara nyata konsisten.
“Kerja kader sangat dekat dengan warga, sehingga dukungannya harus diperkuat,” ujar Tri mengenai rencana perluasan honor kader posyandu di wilayah setiap wilayah masyarakat.
F-PAN mengusulkan anggaran kader tidak hanya mencakup dua orang tingkat kelurahan, tetapi sekurang-kurangnya satu kader setiap RW di Kota Yogyakarta secara bertahap terukur.
“Penghargaan kepada kader harus sebanding dengan tanggung jawab mereka mendampingi ibu dan anak,” kata Tri menekankan pentingnya pelayanan kesehatan masyarakat berkelanjutan untuk warga.
Pada sektor kesehatan, F-PAN memastikan warga terdampak penghentian BPJS PBI tetap memiliki peluang memperoleh pembiayaan melalui APBD Kota Yogyakarta sesuai ketentuan secara adil.
“Tidak boleh ada warga kehilangan layanan kesehatan hanya karena perubahan data atau persoalan administrasi,” tegas Tri Waluko Widodo dalam pernyataannya tersebut secara berkelanjutan.
Bagi warga berstatus karyawan, F-PAN mendorong perusahaan memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerja dalam kepesertaan BPJS sesuai ketentuan berlaku secara konsisten dan tidak boleh terabaikan.
“Perusahaan harus menjalankan kewajibannya, pemerintah tetap hadir bagi warga yang memenuhi syarat,” jelas Tri mengenai perlindungan kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta secara adil pula.
F-PAN juga mendorong perluasan santunan kematian hingga desil lima dengan besaran bantuan disesuaikan kemampuan dan tingkat kebutuhan setiap keluarga penerima sesuai kemampuan daerah.
“Biaya pemakaman bisa menjadi beban berat, sehingga bantuan harus lebih luas dan proporsional,” ujar Tri dalam pembahasan kebijakan sosial kemasyarakatan tersebut bagi keluarga.
Menurut Tri, kemerdekaan berarti warga terbebas dari kekhawatiran kehilangan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial ketika menghadapi tekanan ekonomi berkepanjangan bersama keluarga dan berkeadilan.(waw)
