Mendagri Tekankan Kehati-hatian Pemda dalam Penerbitan Obligasi Daerah

Selasa, 15 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABAROKENEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan obligasi daerah. Menurutnya, pembiayaan melalui obligasi harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menjadi beban fiskal berkelanjutan.

Mendagri mengungkapkan, obligasi daerah pada dasarnya merupakan bentuk utang yang harus diperhitungkan secara matang.

“Prinsipnya jangan sampai menimbulkan beban bagi kepala daerah yang baru. Kan banyak sekarang kepala daerah yang curhat ke saya karena mereka harus menanggung utang yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya,” ujar Mendagri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Mendagri menilai penerbitan obligasi dimungkinkan apabila digunakan untuk membiayai proyek yang produktif dan mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah. Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit yang dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jika fasilitas tersebut mampu menghasilkan pendapatan, penerimaan itu dapat digunakan untuk membayar kewajiban utang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kalau mungkin utang itu bersifat produktif, misalnya membuat rumah sakit dan rumah sakit itu menguntungkan menjadi BLUD, itu fine. Karena ada pemasukan dan itu bisa membayar utang-utang itu. Bahkan menguntungkan, bisa bayar utang, dapat lagi PAD,” tuturnya.

Sebaliknya, Mendagri mengingatkan Pemda untuk mempertimbangkan kapasitas fiskal wilayahnya dalam penerbitan obligasi.

“Bayangin kalau seandainya dia punya kemampuan [fiskal] rendah, sudah ada utang, suruh mengeluarkan obligasi lagi. Tambah berat lagi bagi kepala daerah berikutnya. Nanti tekor nantinya,” tutupnya.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI
Padukan Akurasi Data dan Pengawasan Distribusi, Sekjen Kemendagri Dorong TPID Sinergi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri
Sesuaikan Regulasi dengan Potensi Lokal, Wamendagri Bima Arya Dorong Penguatan Kekhasan NTB dan NTT lewat Revisi UU
Jawab Tantangan Era Digital, Mendagri Nilai RUU Adminduk Krusial Perkuat Keamanan Data Pribadi dan Layanan Publik
Cegah Data Ganda dan Tumpang Tindih Penerima, Mendagri Dorong Pemda Percepat Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial
Jaga Keseimbangan Kesejahteraan Pekerja dan Iklim Investasi, Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Upah Minimum 2027
Tekan Risiko Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Kasatgas Tito Minta Pemda Siagakan BPBD dan Infrastruktur Darurat
Kemnaker: Pemerintah Belum Menetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 11:02 WIB

Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI

Senin, 16 November 2026 - 19:34 WIB

Padukan Akurasi Data dan Pengawasan Distribusi, Sekjen Kemendagri Dorong TPID Sinergi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026 - 19:28 WIB

Sesuaikan Regulasi dengan Potensi Lokal, Wamendagri Bima Arya Dorong Penguatan Kekhasan NTB dan NTT lewat Revisi UU

Senin, 16 November 2026 - 19:23 WIB

Jawab Tantangan Era Digital, Mendagri Nilai RUU Adminduk Krusial Perkuat Keamanan Data Pribadi dan Layanan Publik

Senin, 16 November 2026 - 19:17 WIB

Cegah Data Ganda dan Tumpang Tindih Penerima, Mendagri Dorong Pemda Percepat Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial

Berita Terbaru