Lindungi Produktivitas Masyarakat, Wamendagri Wiyagus Dorong Pemda Percepat Penanggulangan TB

Kamis, 17 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABAROKENEWS.COM, Semarang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat upaya penanggulangan tuberkulosis (TB). Menurutnya, TB tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga dapat mengganggu produktivitas dan perekonomian, serta meningkatkan risiko kemiskinan dan pengangguran.

“Kalau tidak ditangani dengan baik … apa pun profesinya akan terganggu. Kenapa? Karena pengobatannya bagi [pasien yang] suspek saja [bisa] sampai enam bulan,” ujar Wiyagus pada Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di RSUP Dr. Kariadi, Kota Semarang, Rabu (16/9/2026).

Wiyagus menjelaskan, dampak tersebut berkaitan dengan proses pengobatan TB yang membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi itu dapat membuat pasien kehilangan waktu produktif dan untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan pekerjaannya secara optimal. “Jadi, hampir 26 persenlah kehilangan pekerjaan atau berhenti bekerja sementara, ya. Karena waktu pengobatannya cukup panjang,” kata Wiyagus.

Menanggapi dampak tersebut, Wiyagus menekankan pentingnya peran Pemda dalam mendukung percepatan penanggulangan TB. Ia mencontohkan pengalaman penanganan Covid-19 yang dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dengan tenaga kesehatan. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan kesehatan.

Dukungan tersebut, sambung dia, perlu diterjemahkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program nyata di daerah. Ia juga menyinggung pentingnya pemanfaatan sistem Desa Siaga sebagai bagian dari upaya memperkuat keterlibatan pemerintahan hingga tingkat masyarakat. Desa Siaga merupakan bentuk reorientasi pelayanan kesehatan yang mendorong peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa untuk mencegah serta mengatasi masalah kesehatan secara mandiri.

“Kota Semarang, ya, [desa siaga yang sudah ada] hampir 92 persen. Nah ini, ini benar-benar, ya, dan Desa Siaga ini bukan seputar sebutan, tetapi ada SKB bersama, [yaitu] Surat Keputusan Bersama antara tiga kementerian [terdiri dari] Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa. Ya, jadi … ini ditangani oleh ketiga kementerian,” jelas Wiyagus.

Dalam memperkuat pelaksanaan di daerah, Wiyagus juga menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan. Koordinasi tersebut diharapkan dapat memastikan pemerintah pusat dan daerah memiliki pemahaman serta langkah yang sejalan sebelum turun langsung kepada masyarakat.

Untuk itu, Wiyagus menekankan agar upaya penanggulangan TB diarahkan secara langsung kepada masyarakat dan tidak berhenti pada kegiatan yang bersifat seremonial. Ia mendorong seluruh pihak memperkuat kerja sama untuk memastikan upaya penanggulangan TB dapat berjalan secara nyata di lapangan.

Wiyagus mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan penanggulangan TB dalam beberapa tahun ke depan. “Kita tidak butuh superman, ya. Kita butuhnya super team,” pungkasnya.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI
Padukan Akurasi Data dan Pengawasan Distribusi, Sekjen Kemendagri Dorong TPID Sinergi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri
Sesuaikan Regulasi dengan Potensi Lokal, Wamendagri Bima Arya Dorong Penguatan Kekhasan NTB dan NTT lewat Revisi UU
Jawab Tantangan Era Digital, Mendagri Nilai RUU Adminduk Krusial Perkuat Keamanan Data Pribadi dan Layanan Publik
Cegah Data Ganda dan Tumpang Tindih Penerima, Mendagri Dorong Pemda Percepat Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial
Jaga Keseimbangan Kesejahteraan Pekerja dan Iklim Investasi, Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Upah Minimum 2027
Tekan Risiko Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Kasatgas Tito Minta Pemda Siagakan BPBD dan Infrastruktur Darurat
Kemnaker: Pemerintah Belum Menetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 11:02 WIB

Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI

Senin, 16 November 2026 - 19:34 WIB

Padukan Akurasi Data dan Pengawasan Distribusi, Sekjen Kemendagri Dorong TPID Sinergi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026 - 19:28 WIB

Sesuaikan Regulasi dengan Potensi Lokal, Wamendagri Bima Arya Dorong Penguatan Kekhasan NTB dan NTT lewat Revisi UU

Senin, 16 November 2026 - 19:23 WIB

Jawab Tantangan Era Digital, Mendagri Nilai RUU Adminduk Krusial Perkuat Keamanan Data Pribadi dan Layanan Publik

Senin, 16 November 2026 - 19:17 WIB

Cegah Data Ganda dan Tumpang Tindih Penerima, Mendagri Dorong Pemda Percepat Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial

Berita Terbaru