Cegah Data Ganda dan Tumpang Tindih Penerima, Mendagri Dorong Pemda Percepat Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABAROKENEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Upaya tersebut penting untuk memastikan bantuan sosial (bansos) pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Mendagri menjelaskan, program digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.

Ia menilai, ketepatan sasaran penyaluran bansos masih perlu diperkuat. Pasalnya, masih ditemukan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang sangat membutuhkan belum terdata sebagai penerima.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga. Salah satunya data kependudukan milik Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Mendagri menjelaskan, integrasi tersebut memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara lebih cepat dengan memanfaatkan data biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

“98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain,” ujarnya.

Mendagri menegaskan, percepatan program tersebut bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan juga membantu Pemda menjalankan tugas dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Sebab, bansos merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Perkuat Reformasi Birokrasi dan Kepercayaan Publik, Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Jaga Integritas Jabatan
Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI
Padukan Akurasi Data dan Pengawasan Distribusi, Sekjen Kemendagri Dorong TPID Sinergi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri
Sesuaikan Regulasi dengan Potensi Lokal, Wamendagri Bima Arya Dorong Penguatan Kekhasan NTB dan NTT lewat Revisi UU
Jawab Tantangan Era Digital, Mendagri Nilai RUU Adminduk Krusial Perkuat Keamanan Data Pribadi dan Layanan Publik
Jaga Keseimbangan Kesejahteraan Pekerja dan Iklim Investasi, Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Upah Minimum 2027
Tekan Risiko Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Kasatgas Tito Minta Pemda Siagakan BPBD dan Infrastruktur Darurat
Kemnaker: Pemerintah Belum Menetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:29 WIB

Perkuat Reformasi Birokrasi dan Kepercayaan Publik, Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Jaga Integritas Jabatan

Selasa, 17 November 2026 - 11:02 WIB

Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI

Senin, 16 November 2026 - 19:34 WIB

Padukan Akurasi Data dan Pengawasan Distribusi, Sekjen Kemendagri Dorong TPID Sinergi dengan BPS dan Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026 - 19:28 WIB

Sesuaikan Regulasi dengan Potensi Lokal, Wamendagri Bima Arya Dorong Penguatan Kekhasan NTB dan NTT lewat Revisi UU

Senin, 16 November 2026 - 19:23 WIB

Jawab Tantangan Era Digital, Mendagri Nilai RUU Adminduk Krusial Perkuat Keamanan Data Pribadi dan Layanan Publik

Berita Terbaru