Wali Kota Hasto Dukung Evaluasi BGN demi Kelayakan dan Higienitas Program MBG

Kamis, 6 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎JABAROKENEWS.COM, Jogja – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk di Kota Yogyakarta.
‎
‎“Evaluasi ini untuk memastikan program berjalan baik dan tepat sasaran,” ujar Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (6/11/2025).
‎
‎Ia menegaskan, kejadian keracunan yang sempat terjadi menjadi alarm penting bagi pengawasan ketat di lapangan.
‎
‎Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyambut baik langkah tegas BGN terkait standar kelayakan pelayanan gizi.
‎
‎“Pak Deputi mempertegas bahwa kita Dinas Kesehatan dan BPOM boleh melarang operasional SPPG jika belum layak. Ini sangat penting untuk disiplin dan higienitas,” kata Hasto.
‎
‎Menurutnya, program MBG sangat berdampak secara sosial dan ekonomi, sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah daerah.
‎
‎Terkait kasus keracunan yang menimpa salah satu sekolah di Yogyakarta, Hasto menjelaskan Pemkot telah bergerak cepat.
‎
‎“Hasil laboratorium menunjukkan adanya bakteri E.coli pada buah dan sayur,” ujarnya.
‎
‎Ia menambahkan penggunaan air galon atau air PDAM bisa menjadi solusi untuk mencuci bahan makanan agar terhindar dari kontaminasi.
‎
‎“Kami akan perintahkan Dinas Kesehatan untuk memeriksa kualitas air sebelum operasional,” tegasnya.
‎
‎Dadang menyampaikan, saat ini terdapat 42 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Yogyakarta, 18 sudah operasional dan 24 masih dalam proses pembangunan.
‎
‎“Kalau ada kejadian lagi, akan ditutup permanen karena itu kelalaian,” tegasnya.
‎
‎BGN meminta Dinas Kesehatan dan BPOM untuk memegang ketat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), demi kesehatan penerima manfaat yang mencapai 124.003 orang.
‎
‎“Kita tidak ingin kejadian keracunan terulang. Semua harus sesuai prosedur, mulai dari dapur, bahan baku hingga rantai pasoknya,” tegas Dadang.
‎
‎Ia mengingatkan agar proses akselerasi sertifikasi SLHS dilakukan tanpa mengabaikan standar.
‎
‎“Tolong jangan gampang-gampang mengeluarkan SLHS. Ini semua untuk kebaikan kita bersama,” tandasnya.

(waw)

Berita Terkait

Dugaan Pungli dan Pemerasan Bolosego, Polresta Yogyakarta Buka Hasil Penyelidikan
Prime UMY Hotel Rayakan Milad ke-2 Bersama Masyarakat Lewat Donor Darah dan Cek Kesehatan
Listyo Sigit ke KSP, Guru Besar UMY Tekankan Mekanisme Kelembagaan Jaga Independensi Polri
Kemenpar Jadikan Gastronomi sebagai Penggerak Pariwisata Berkualitas Indonesia
Pakar Ekonomi UMY Soroti Risiko Fiskal Pengelolaan Utang Whoosh oleh Kemenkeu
Pakar UMY Ungkap Celah Tata Kelola di Balik Kasus Korupsi Pertanahan
Lintasi Dua Era Presiden, Masa Kepemimpinan Sigit di Polri Berakhir
KAWAL Indonesia Ajak Generasi Muda Lestarikan Batik di Hari Batik Nasional

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 14:28 WIB

Prime UMY Hotel Rayakan Milad ke-2 Bersama Masyarakat Lewat Donor Darah dan Cek Kesehatan

Jumat, 2 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Listyo Sigit ke KSP, Guru Besar UMY Tekankan Mekanisme Kelembagaan Jaga Independensi Polri

Jumat, 2 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Kemenpar Jadikan Gastronomi sebagai Penggerak Pariwisata Berkualitas Indonesia

Jumat, 2 Oktober 2026 - 13:04 WIB

Pakar Ekonomi UMY Soroti Risiko Fiskal Pengelolaan Utang Whoosh oleh Kemenkeu

Jumat, 2 Oktober 2026 - 12:19 WIB

Pakar UMY Ungkap Celah Tata Kelola di Balik Kasus Korupsi Pertanahan

Berita Terbaru