Kepemimpinan Prabowo Disebut Membuka Ruang Informasi yang Lebih Luas bagi Rakyat

Jumat, 29 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JABAROKENEWS.COM, Jakarta – Keterbukaan informasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Kebijakan yang sebelumnya jarang dibahas secara terbuka kini mulai dijelaskan secara transparan kepada publik.

Salah satu contoh yang disorot adalah penggunaan APBN untuk program kurban. Menurut catatan publik, skema tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya. Namun baru di era Prabowo, informasi itu disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat bisa mengetahui asal-usul dan mekanismenya.

Apalagi anggaran tersebut digunakan untuk masyarakat, bukan digunakan untuk pribadi. sangatlah wajar bila anggaran digunakan.

Ketua Umum Gerakan Persatuan Nasional Nol Delapan (GPN 08) H. Safrin mencermati terkait yang sedang viral, Ketum GPN 08 menilai hanya “Di kepemimpinan Presiden Prabowo, keterbukaan jadi hal yang ditekankan. Soal kurban pakai APBN misalnya, ternyata sudah ada sejak presiden sebelumnya, tapi baru sekarang dijelaskan secara jujur ke publik. Ini yang membuat rakyat jadi lebih melek,” ujar H Safrin saat dihubungi via telepon selular, Kamis (28/5/2026).

Keterbukaan semacam ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika data dan kebijakan disampaikan secara jelas, publik bisa ikut mengawasi dan menilai jalannya program negara.

“Alhamdulillah, kita bersyukur mendapatkan presiden yang terbuka kepada rakyatnya. Transparansi seperti ini membuat ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat jadi lebih sehat,” lanjutnya.

Langkah keterbukaan informasi publik memang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan semakin banyaknya kebijakan yang dijelaskan secara terbuka, diharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan nasional juga semakin meningkat.

Kini, publik menantikan agar prinsip transparansi tersebut terus diperkuat dan diterapkan di seluruh kementerian serta lembaga, agar setiap rupiah anggaran negara bisa dipertanggungjawabkan secara jelas kepada rakyat. (rel)

Berita Terkait

Kemkomdigi Minta Seluruh Operator Seluler Wajib Lindungi Hak Pelanggan Terkait Kuota Internet
Mende Rilis “Kamu Tunggu Aku”, Suguhkan Kisah Penuh Kerinduan
Kemnaker Tetapkan Peserta MagangHub 2026 Batch 2 Angkatan II, Magang Dimulai 21 September
Kasus Gabriel, Kasat Reskrim dan 10 Penyidik Polres Tanjung Priok Diadukan ke Propam Polri
RDP Bersama Komisi II DPR RI, Gubernur Mirza Dorong Penataan HGU dan Kawasan Hutan di Lampung
SKB Tiga Menteri Tetapkan 26 Hari Libur Resmi Sepanjang 2027
Suahasil Nazara: Keuangan Negara Harus Dorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi
KPK Buka Lagi Peluang Periksa Muhammad Suryo, Setelah Lima Bulan Mangkir

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 14:17 WIB

Kemkomdigi Minta Seluruh Operator Seluler Wajib Lindungi Hak Pelanggan Terkait Kuota Internet

Rabu, 16 September 2026 - 10:27 WIB

Mende Rilis “Kamu Tunggu Aku”, Suguhkan Kisah Penuh Kerinduan

Rabu, 16 September 2026 - 10:21 WIB

Kemnaker Tetapkan Peserta MagangHub 2026 Batch 2 Angkatan II, Magang Dimulai 21 September

Selasa, 15 September 2026 - 17:58 WIB

Kasus Gabriel, Kasat Reskrim dan 10 Penyidik Polres Tanjung Priok Diadukan ke Propam Polri

Selasa, 15 September 2026 - 11:58 WIB

RDP Bersama Komisi II DPR RI, Gubernur Mirza Dorong Penataan HGU dan Kawasan Hutan di Lampung

Berita Terbaru