JABAROKENEWS.COM, Jogja- Bawaslu Kota Yogyakarta membekali puluhan pelajar untuk memahami demokrasi sekaligus mengawasi prosesnya melalui program pendidikan partisipatif di sekolah secara langsung aktif.
Sebanyak 79 pengurus Majelis Perwakilan Kelas dari 18 SMA dan SMK Negeri se-Kota Yogyakarta mengikuti kegiatan Training of Trainers tersebut dengan antusias.
Kegiatan berlangsung Kamis (24/09/2026), dengan tujuan mencetak pelajar yang mampu menjadi agen pengawasan partisipatif serta penggerak demokrasi di lingkungan sekolah masing-masing di sekolah.
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Andie Kartala menegaskan demokrasi perlu dipraktikkan sejak usia sekolah melalui berbagai aktivitas yang dekat dengan kehidupan pelajar sehari-hari bersama peserta.
Menurut Andie, MPK memiliki posisi strategis sebagai wadah pembelajaran kepemimpinan, ruang dialog, sekaligus tempat mengambil keputusan secara jujur dan berintegritas bersama warga sekolah.
“Sekolah bisa menjadi laboratorium demokrasi, tempat siswa belajar bagaimana proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil,” ujar Andie dalam kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan demokrasi tidak hanya berlangsung ketika pemilu digelar atau berada di gedung parlemen, tetapi tumbuh melalui praktik keseharian sekolah dan organisasi siswa.
Materi pertama disampaikan Siti Nurhayati, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Yogyakarta kepada peserta dalam sesi pelatihan.
Siti mengangkat tema “Sekolah sebagai Laboratorium Demokrasi: Tahu & Awasi” dengan menjadikan Pemilu OSIS sebagai miniatur demokrasi bagi pelajar di lingkungan sekolah.
Menurut Siti, Pemilu OSIS mengajarkan proses, aturan, tanggung jawab, sekaligus pentingnya keterlibatan pelajar dalam menjaga demokrasi di lingkungan sekolah bertanggung jawab.
Para peserta kemudian dikenalkan empat langkah pengawasan partisipatif, yakni lihat, pahami, cek, dan tindak saat menghadapi berbagai informasi yang beredar secara kritis.
Mereka juga diajak kritis terhadap hoaks, kampanye hitam, serta informasi belum terverifikasi yang beredar melalui lingkungan sekolah maupun media sosial sehari-hari yang beredar.
Siti menekankan ruang digital kini menjadi bagian penting pengawasan karena pelajar aktif berinteraksi dan menerima informasi melalui media sosial setiap hari secara kritis.
Selanjutnya, Andie Kartala menyampaikan materi “Dari MPK Menjadi Penggerak Demokrasi” untuk mendorong pelajar memperluas peran organisasi di sekolah secara nyata kini.
Andie menegaskan, “MPK harus menjadi motor yang menghidupkan semangat demokrasi di sekolah,” bukan sekadar struktur organisasi formal atau penyelenggara kegiatan rutin setiap hari.
Menurut Andie, pelajar harus mampu mengidentifikasi persoalan, membangun kolaborasi, melakukan aksi nyata, kemudian membagikan praktik baik kepada seluruh warga sekolah lainnya secara nyata.
Materi penutup disampaikan Jantan Putra Bangsa dengan tema “BERTINDAK! Ketika Masalah Muncul, Apa yang Harus Dilakukan?” melalui simulasi dugaan kecurangan.
Jantan melatih peserta membedakan fakta dan dugaan, memeriksa bukti, mendengar seluruh pihak sebelum menilai, serta menentukan tindak lanjut secara adil dan transparan.
“Tugas pengawas bukan mencari siapa yang harus dihukum, melainkan menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan jujur, setara, dan berintegritas,” tegasnya kepada peserta.
Antusiasme peserta terlihat dalam diskusi ketika mereka membahas kampanye hitam, informasi belum terverifikasi, serta pentingnya menjaga netralitas penyelenggara Pemilos di sekolah tetap bersama.(waw)
