JABAROKENEWS.COM, Jogja – Menyambut Hari TNI, Ketua ISRI Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto menyerukan agar tentara tetap profesional dan jauh dari politik kekuasaan demi menjaga marwah institusi dan demokrasi.
Fokki menilai momentum Hari TNI harus menjadi pengingat bahwa TNI merupakan tentara rakyat yang mengabdi kepada negara, bukan kepentingan rezim serta menjaga kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Tentara jangan terseret politik praktis. TNI harus tetap menjadi tentara rakyat, tentara revolusi, dan pengabdi negara,” tegas Fokki demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia ke depan.
Menurut Fokki, prinsip tersebut sejalan dengan semangat reformasi yang menghapus Dwifungsi ABRI dan menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai amanat reformasi yang diperjuangkan bersama rakyat.
“Jangan sampai tentara dipakai untuk kepentingan rezim. Jangan biarkan kekuatan militer ditarik ke dalam politik kekuasaan,” ujarnya karena TNI harus berdiri di atas semua kepentingan politik.
Fokki menyoroti kembali perdebatan mengenai keterlibatan militer dalam ruang sipil dan pemerintahan setelah perubahan UU TNI melalui UU Nomor 3 Tahun 2025 yang kini kembali menjadi perhatian serius masyarakat sipil luas.
Menurut dia, perubahan regulasi tersebut memperluas sejumlah ruang penempatan prajurit aktif pada kementerian atau lembaga tertentu yang perlu diawasi publik agar perluasan peran tetap transparan, terukur, dan diawasi publik.
“Masyarakat sipil memiliki alasan sah untuk mengawasi perkembangan ini secara kritis, bukan karena anti TNI, tetapi demi menjaga reformasi,” katanya serta memastikan TNI tetap berada dalam jalur reformasi demokrasi.
Fokki menegaskan kritik publik terhadap perluasan peran militer tidak boleh dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap institusi TNI yang dicintai rakyat dan tidak menggeser prinsip supremasi sipil dalam kehidupan demokrasi.
“Justru karena kita mencintai TNI sebagai tentara rakyat, kita tidak ingin TNI kembali menjadi instrumen politik kekuasaan,” tegasnya demi menjaga tentara tetap menjadi kekuatan pertahanan rakyat Indonesia.
Ia berharap TNI semakin kuat, profesional, modern, dan disegani, sekaligus tetap berada dalam koridor demokrasi serta supremasi sipil tanpa mengurangi penghormatan terhadap tugas pertahanan negara.
“TNI harus kuat karena profesionalismenya, disegani karena keberaniannya, dan dicintai karena pengabdiannya kepada rakyat,” kata Fokki sekaligus menjaga hubungan sehat antara militer dan masyarakat.
Menurut Fokki, kritik terhadap militer merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan reformasi sektor keamanan sejak 1998 tidak mengalami kemunduran demi memastikan demokrasi tetap berjalan sesuai semangat reformasi.
“Anak-anak ideologis Bung Karno wajib mengkritisi setiap agenda yang berpotensi membawa kembali tentara ke gelanggang politik,” ujarnya demi menjaga tentara tetap menjadi kekuatan pertahanan rakyat.
Fokki mempertanyakan kepentingan yang berada di balik semakin seringnya tentara hadir dalam ruang politik maupun kehidupan sipil Indonesia dewasa ini yang harus dijawab secara terbuka oleh pemerintah dan publik.
“Kita harus bertanya, kehadiran tentara itu untuk kepentingan rakyat atau justru untuk kepentingan kekuasaan?” tegasnya dalam setiap kebijakan yang menyangkut ruang sipil dan politik.
Ia mengingatkan, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai siapa menduduki jabatan tertentu, melainkan menyangkut desain demokrasi Indonesia pada masa depan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kekuasaan dan pertahanan negara.
“Demokrasi akan sehat apabila terdapat batas yang jelas antara ranah militer, politik, dan pemerintahan sipil,” jelas Fokki sebagai prinsip penting dalam negara demokrasi yang sehat.
Fokki juga mengingatkan sejarah Indonesia memberikan pelajaran mahal mengenai bahaya ketika militer terlalu jauh masuk dalam kehidupan politik nasional sehingga pengalaman masa lalu tidak kembali terulang di Indonesia.
“Jangan sampai karena kekuasaan membutuhkan stabilitas, tentara ditarik semakin jauh ke dalam urusan sipil,” katanya dan tidak mengorbankan prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan.
Ia menegaskan pemerintah, DPR, TNI, partai politik, dan masyarakat sipil harus bersama menjaga semangat reformasi serta batas kewenangan masing-masing agar kehidupan demokrasi tetap sehat, terbuka, dan berkeadilan.
“Jangan sampai karena pemerintah membutuhkan kekuatan politik, institusi TNI dijadikan bagian dari mesin kekuasaan. Itu berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya bagi masa depan TNI, rakyat, dan demokrasi Indonesia.
Fokki berharap Hari TNI menjadi momentum memperkuat komitmen bahwa TNI milik rakyat, bukan milik rezim atau kelompok politik tertentu sekaligus menjaga semangat reformasi tetap hidup sepanjang zaman.(waw)
