JABAROKENEWS.COM, Yogyakarta – Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum BEM DIY) menyampaikan 14 tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah sebagai bentuk keprihatinan terhadap berbagai persoalan kebangsaan dan daerah yang dinilai masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Umum Forum BEM DIY, Faturahman Adnan Djaguna, saat ditemui wartawan di depan Gedung DPRD DIY, Selasa (10/11/2026).
Dalam pernyataannya, Forum BEM DIY menyoroti sejumlah persoalan mulai dari krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyempitnya ruang hidup masyarakat, tekanan ekonomi, ketimpangan akses pendidikan, korupsi, hingga kemunduran kualitas demokrasi.
Forum BEM DIY menilai berbagai persoalan tersebut bukan sekadar masalah sektoral, melainkan mencerminkan persoalan tata kelola pemerintahan yang membutuhkan evaluasi menyeluruh.
“Negara tidak boleh abai ketika keselamatan warga, lingkungan hidup, hak-hak sipil, dan kesejahteraan rakyat dipertaruhkan,” demikian sikap yang disampaikan Forum BEM DIY.
Melalui pernyataan sikap tersebut, mahasiswa mengajukan 14 tuntutan kepada pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kebijakan.
Beberapa tuntutan yang menjadi sorotan di antaranya penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penguatan otonomi daerah, penghentian perampasan ruang hidup rakyat, serta pemulihan ekonomi dan peningkatan akses pendidikan yang adil dan berkualitas.
Selain itu, Forum BEM DIY juga secara tegas meminta pencabutan gelar Pahlawan Nasional Soeharto. Mereka menilai pemberian gelar tersebut tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Di bidang penegakan hukum, mahasiswa mendesak pemberantasan korupsi dan oligarki, mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, serta meminta reformasi Polri yang menjamin profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas.
Forum BEM DIY turut menolak militerisasi ranah sipil dan meminta pemerintah melindungi kebebasan berpendapat serta berekspresi. Mereka juga mendesak penghentian intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap mahasiswa, jurnalis, maupun masyarakat sipil yang menyampaikan kritik secara damai.
Khusus untuk wilayah DIY, mahasiswa menyoroti persoalan premanisme dan korupsi. Mereka meminta penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih, termasuk terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan kekuasaan.
Tak hanya itu, Forum BEM DIY juga mendesak pembenahan tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, melalui pemutakhiran data, validasi lapangan, serta mekanisme pengaduan yang terbuka.
Forum BEM DIY menegaskan bahwa 14 tuntutan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.
Mereka menilai kritik terhadap pemerintah bukan bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan bagian dari hak warga negara untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai konstitusi dan berpihak kepada kepentingan publik.
Melalui pernyataan tersebut, Forum BEM DIY juga mengajak mahasiswa, akademisi, pers, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas terdampak untuk memperkuat solidaritas dan mengawal seluruh tuntutan secara kritis, independen, dan damai.
Mereka meminta pemerintah membuka ruang dialog yang setara, menyampaikan tindak lanjut secara tertulis, serta memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Aga)
