JABAROKENEWS.COM, Yogyakarta – Persoalan layanan publik, kerusakan fasilitas pendidikan, dan krisis lingkungan menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Di tengah gejolak sosial yang terjadi di sejumlah negara Eropa, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa ketahanan sosial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga oleh kesiapan pemerintah memberikan solusi konkret.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zain Maulana, S.IP., M.A., Ph.D., menilai persoalan fasilitas publik dan lingkungan di Indonesia perlu ditangani secara serius. Menurutnya, perbedaan struktur sosial dan ekonomi turut memengaruhi cara masyarakat merespons persoalan publik serta mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Urgensi persoalan tersebut antara lain terlihat dalam data pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan Dasbor Informasi Penanganan Karhutla Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pembaruan pada 2 Oktober 2026 mencatat 5.540 titik panas. Luas lahan yang terbakar dalam 24 jam terakhir tercatat sekitar 850,3 hektare di enam provinsi yang dipantau.
Data tersebut menggambarkan besarnya tantangan penanganan bencana lingkungan yang membutuhkan langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi.
_Kerusakan Fasilitas Publik dan Ancaman Krisis Lingkungan_
Dalam keterangannya pada Rabu (21/10/2026), Zain turut menyoroti kondisi fasilitas pendidikan di Indonesia yang masih menghadapi persoalan kerusakan sarana dan prasarana. Ia membandingkannya dengan persoalan fasilitas sekolah di Prancis yang turut memicu protes pelajar.
Data Neraca Pendidikan Daerah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa kondisi ruang kelas di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Dalam ringkasan data nasional, persentase ruang kelas dengan kondisi rusak berat terbesar terdapat pada jenjang sekolah dasar, yakni mencapai 11,82 persen.
Selain pendidikan, Zain menyoroti persoalan lingkungan, terutama karhutla di wilayah Kalimantan. Dampak kebakaran lahan gambut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan ekosistem, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, dan produktivitas ekonomi.
“Secara kondisi riil, fasilitas dan persoalan lingkungan kita jauh lebih memprihatinkan. Namun, potensi meletusnya aksi massa berskala besar seperti di Eropa cenderung kecil karena struktur sosial dan ekonomi kita berbeda,” ujar Zain.
Menurutnya, perbedaan karakteristik sosial dan ekonomi membuat tekanan terhadap masyarakat tidak selalu berujung pada pola mobilisasi massa yang sama. Namun, kondisi masyarakat yang relatif tenang tidak serta-merta menunjukkan bahwa persoalan publik telah tertangani dengan baik.
_Faktor yang Dinilai Meredam Gejolak Sosial_
Zain memaparkan dua faktor yang menurut analisisnya dapat meredam munculnya gejolak sosial berskala besar di Indonesia.
Pertama, orientasi untuk bertahan hidup atau survival. Sebagian masyarakat berpenghasilan rendah harus memusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dapat membatasi waktu, sumber daya, dan kesempatan mereka untuk terlibat dalam gerakan sosial maupun politik.
Kedua, kemungkinan kooptasi terhadap sebagian kelompok kelas menengah dan elite. Zain menilai sejumlah kelompok memiliki kepentingan ekonomi yang terhubung dengan program pemerintah, mulai dari pengadaan barang dan jasa, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga ekspansi komoditas seperti kelapa sawit.
Menurutnya, keterhubungan kepentingan tersebut dapat memengaruhi sikap kritis sebagian kelompok masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Namun, keterlibatan masyarakat atau pelaku usaha dalam program pemerintah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kooptasi. Penilaian tersebut perlu didasarkan pada bukti mengenai hubungan kepentingan, akses terhadap program, dan kebebasan menyampaikan kritik.
Besarnya alokasi anggaran untuk program prioritas pemerintah menjadi salah satu konteks dalam pembahasan tersebut. Dokumen belanja prioritas APBN 2026 mencantumkan alokasi Rp335 triliun untuk program MBG serta Rp23,3 triliun untuk renovasi dan revitalisasi sekolah.
Zain menilai keterhubungan kepentingan ekonomi dengan program pemerintah perlu dikaji secara kritis untuk memahami dinamika hubungan antara masyarakat dan negara.
_Respons Pemerintah Harus Berorientasi pada Solusi_
Zain memberikan catatan kritis terhadap pola kerja pemerintah dalam menangani persoalan publik. Ia menilai respons pejabat terkadang terlalu berfokus pada imbauan kepada masyarakat, sedangkan tindakan konkret untuk mengatasi sumber persoalan belum memadai.
Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan melalui langkah yang melindungi masyarakat sekaligus mencegah kerusakan lingkungan berulang. Upaya tersebut meliputi penyediaan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak, peningkatan kesiapan fasilitas kesehatan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta pemulihan ekosistem gambut.
“Pemerintah seharusnya tidak bertindak seperti penyuluh dengan sekadar mengimbau warga beradaptasi saat menghadapi kondisi udara ekstrem akibat karhutla. Yang dibutuhkan adalah langkah konkret, seperti penyediaan masker berstandar tinggi, penambahan tabung oksigen, kesiapan tempat tidur rumah sakit, penegakan hukum, dan reboisasi nyata. Jangan sampai hutan yang rusak justru dialihfungsikan menjadi perkebunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan krisis lingkungan tidak cukup dilakukan ketika bencana telah terjadi. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, pengelolaan tata air gambut, dan pemulihan lahan yang rusak.
Koordinasi lintas lembaga juga diperlukan agar respons darurat berjalan beriringan dengan upaya pemulihan jangka panjang.
Zain mengingatkan pemerintah agar tidak terlena oleh kondisi masyarakat yang tampak tenang. Perbaikan layanan dasar, transparansi tata kelola anggaran, dan penguatan mitigasi bencana perlu menjadi prioritas agar persoalan publik tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas.
Menurutnya, pelajaran dari dinamika sosial di Eropa bukan semata-mata mengenai kemungkinan munculnya demonstrasi besar di Indonesia. Hal yang lebih penting adalah memastikan negara mampu merespons keluhan masyarakat secara cepat, terukur, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Dengan demikian, ketahanan sosial perlu dibangun melalui peningkatan kualitas layanan publik, keadilan dalam pelaksanaan kebijakan, serta kemampuan pemerintah melindungi masyarakat dari risiko ekonomi dan lingkungan. Respons yang konkret dan akuntabel menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional. (lsi)
Sumber : Humas Umy
