FAJARLAMPUNG.COM – Belitung, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Pada kunker tersebut, Mendagri menekan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) mengendalikan laju angka inflasi dan stunting. Hal ini disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Kepulauan Babel di Hotel BW Suite, Jumat (15/9/2023).
“Saya menghargai di Provinsi Babel pertumbuhan ekonominya di atas 5 persen, 5,4 persen, sementara inflasinya di angka 3,4 persen itu juga masih bagus, saya minta tapi untuk diturunkan, dilihat betul apa penyumbangnya, kontributornya inflasi dan setelah itu ditangani,” katanya.
Diketahui, Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Babel yaitu Pangkalpinang dan Tanjungpandan pada Agustus 2023 mengalami kenaikan menjadi 3,45 persen secara year on year (yoy). Angka ini lebih tinggi jika dibanding bulan sebelumnya sebesar 2,14 persen yoy. Secara rinci Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 3,14 persen yoy dan Kota Tanjungpandan sebesar 3,99 persen yoy.
Mendagri menegaskan, upaya pengendalian inflasi penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Karena itu, pihaknya mengimbau seluruh kepala daerah agar terjun langsung ke pasar dan mengecek harga pangan. “Yang penting adalah rajin turun cek harga pangan sebelas atau dua belas harga pokok, dan buat tim tiap hari cek pasar, WA (WhatsApp) saya mana yang naik, begitu ada kenaikan segera rapat,” ujarnya.
Kenaikan harga pangan, lanjut Mendagri, harus segera diselesaikan sampai ke akar permasalahannya. Pihaknya mencontohkan beberapa kendala yang menyebabkan tingginya harga pangan, salah satunya adalah terhambatnya proses distribusi dan kurangnya suplai barang. Untuk itu, Mendagri meminta masalah tersebut segera diselesaikan.
“Kalau kurang (komoditasnya), tambah suplai dari kerja sama antardaerah yang surplus atau minta bantuan pusat ada Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu yang paling penting sekali,” ungkapnya.
Mendagri juga menegaskan pihaknya telah meminta Bapanas untuk terus melakukan intervensi kepada daerah yang mengalami kekurangan suplai komoditas. “Saya sudah sampaikan ke Bapanas tolong intervensi ke daerah yang tepat dengan adanya anggaran yang ada, tepat artinya betul-betul dibantu,” tegasnya.
Selain inflasi, Mendagri juga menyinggung persoalan stunting yang perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, stunting dapat memengaruhi perkembangan otak balita. Kondisi ini dikhawatirkan bakal mengganggu proses belajar anak di kemudian hari. Tak hanya itu, dirinya juga berpendapat bahwa stunting dapat menjadi beban bagi bonus demografi Indonesia.
“Bonus demografi Indonesia akan jadi bencana kalau anak-anak kekurangan gizi karena mereka jadi beban bukan jadi bonus, karena pertumbuhannya tidak bagus dia tidak jadi tenaga kerja yang unggul ini beban buat kita yang produktif, itulah kenapa kita ribut masalah stunting ini,” jelasnya.
Guna mengurangi angka stunting, Mendagri menjelaskan beberapa langkah yang bisa dilakukan Pemda. Pertama, membuat data detail ibu hamil, anak-anak dibawah usia 2 tahun berdasakan nama dan alamat. Data dihimpun secara berjejang dari desa ke kabupaten/kota hingga provinsi. Kedua, Pemda dapat menyusun inovasi penanganan seperti membuat platform aplikasi laporan berbasis digital. Ketiga, memberikan bantuan intervensi kepada yang kurang mampu seperti makanan bergizi berupa ikan, dan tidak dalam bentuk mi instan atau biskuit. Keempat, melakukan evaluasi rutin berupa rapat kordinasi yang melibatkan kabupaten/kota.
“Ini tangung jawab kita kepada Tuhan anak-anak ini, perlu ada kreativitas untuk makanan yang bergizi, termasuk edukasi kepada warga tidak mampu karena banyak sekali daerah yang banyak gizinya tapi tidak dimanfaatkan protein itu,” pungkasnya.(wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
