JABAROKE.COM – Jakarta, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bisa membantu untuk membangun pemerintahan yang bersih dan sesuai jalur (on the track). Suhajar menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada acara Piloting dan Bimtek SIPD RI Modul Penatausahaan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Senin (27/11/2023).
“Jadi ini adalah jalan keluar kita untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih. Dari mulai perencanaan sampai dengan penyusunan APBD, selain informasi pembangunan juga informasi keuangan daerah, APBD, prosesnya, dan lain-lain. Silakan ditambah informasi-informasi pemerintahan daerah lainnya,” katanya.
Suhajar menjelaskan, sistem di dalam SIPD berjalan secara transparan. Informasinya pun bisa diakses oleh siapa saja, baik oleh pemerintahan maupun masyarakat. Semisal ketika ada pihak dari pemerintah daerah (Pemda) mengubah suatu data tertentu, di dalam sistem akan terlihat siapa yang mengubahnya.
“SIPD ini menolong untuk kawan-kawan bekerja on the track, karena siapa pun yang akan mengubah nanti APDB, yang mau mengubah, ada disebutkan namanya yang mengubah di dalam SIPD itu,” ujarnya.
Dia menambahkan, Kemendagri bersama-sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait telah bekerja sama membangun SIPD agar semakin maju. Salah satunya dengan membuat kesepakatan bersama, mengganti namanya menjadi SIPD RI. Upaya ini dalam rangka mendorong program satu data pemerintahan, sehingga tak hanya milik Kemendagri atau Pemda.
“Setelah SIPD ini akan menjadi aplikasi umum di tanggal 12 Desember, launching-nya sudah tahun lalu. Kita sudah launching sistem daerah ini menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD RI,” ungkapnya.
Selain itu, jelas Suhajar, SIPD adalah upaya pemerintah untuk mengakomodasikan digitalisasi. Apalagi saat ini masyarakat telah memasuki era revolusi industri gelombang keempat. Dia menyebut, dunia saat ini telah memasuki revolusi digital berbasis internet.
“Maka hari ini kalau digitalisasi pemerintahan ini tidak kita mulai maka nanti suatu saat ada negara-negara yang modern dan ada negara yang purba. Negara modern adalah negara yang sudah digitalisasi, negara purba adalah negara yang masih manual,” tandasnya.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
