Desil DTSEN Bisa Berubah, Pakar UMY: Jangan Dianggap Label Mutlak Kesejahteraan

JABAROKENEWS.COM, Yogyakarta – Pengelompokan masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu terus dievaluasi agar mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi rumah tangga. Sebab, posisi kesejahteraan sebuah keluarga dapat berubah akibat kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, bertambahnya tanggungan, hingga munculnya pengeluaran tidak terduga.

Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Susilo Nur Aji Cokro Darsono, S.E., MRDM., Ph.D., menilai pemetaan kesejahteraan perlu semakin adaptif dengan mempertimbangkan setidaknya tiga aspek, yakni perbedaan daya beli antarwilayah melalui deflator spasial, tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga, serta penggunaan instrumen pengukuran yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

Menurut Susilo, kebutuhan tersebut berkaitan dengan karakteristik metode Proxy Means Test (PMT) yang digunakan dalam pemeringkatan kesejahteraan. Sejumlah indikator dalam metode tersebut dipilih karena relatif stabil untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Namun, kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Perubahan pendapatan, kehilangan pekerjaan, bertambahnya jumlah tanggungan, atau munculnya biaya kesehatan dapat terjadi setelah data dikumpulkan.

“Desil sebaiknya tidak dianggap sebagai label mutlak kondisi ekonomi seseorang. Desil dapat menjadi alat untuk melihat posisi sebuah keluarga dalam kelompok masyarakat, tetapi tetap harus dilihat bersama kondisi lainnya. Desil adalah alat bantu penyaringan, bukan vonis,” tandas Susilo kepada Humas UMY, Sabtu (22/8).

DTSEN sendiri merupakan basis data tunggal yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pemeringkatan kesejahteraan dalam DTSEN membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok, mulai dari desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga desil 10 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Data tersebut bersifat dinamis dan terus dimutakhirkan.

Data Perlu Menangkap Perubahan Kondisi Ekonomi

Susilo menjelaskan bahwa kesejahteraan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh pendapatan. Kondisi ekonomi juga dipengaruhi kepemilikan aset dan tabungan, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, jenis pekerjaan, utang, hingga akses terhadap berbagai layanan dasar.

Karena itu, satu angka desil belum tentu dapat menggambarkan keseluruhan kondisi sebuah keluarga. Terlebih, situasi ekonomi rumah tangga dapat berubah setelah data digunakan dalam proses pemetaan.

“Pendapatan sebenarnya hanya salah satu bagian dari kesejahteraan. Kita juga perlu melihat apakah keluarga memiliki aset dan tabungan, berapa banyak tanggungannya, apakah pekerjaannya tetap atau informal, apakah memiliki utang, serta bagaimana aksesnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. DTSEN sudah menggunakan banyak variabel, tetapi pada akhirnya seluruh informasi tersebut menghasilkan satu angka. Kondisi lain seperti kerentanan ekonomi bisa saja belum sepenuhnya terlihat,” ujarnya.

Menurut Susilo, aspek kerentanan perlu mendapat perhatian lebih dalam pengembangan pemetaan kesejahteraan. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang tampak relatif stabil dapat mengalami penurunan kesejahteraan secara cepat ketika menghadapi guncangan tertentu.

Kehilangan pekerjaan atau meningkatnya biaya kesehatan, misalnya, dapat mengubah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila perubahan tersebut belum tercermin dalam data, posisi desil keluarga berpotensi tidak lagi menggambarkan kondisi ekonominya secara aktual.

Perbedaan Biaya Hidup Antarwilayah Perlu Diperhitungkan

Selain perubahan kondisi rumah tangga, Susilo menilai pemetaan kesejahteraan juga perlu memperhitungkan perbedaan biaya hidup antarwilayah. Jumlah pengeluaran yang sama belum tentu menghasilkan daya beli yang sama karena tingkat harga dan kebutuhan masyarakat berbeda di setiap daerah.

“Dua keluarga yang kondisi ekonominya hampir sama bisa saja masuk ke desil yang berbeda hanya karena berada di sekitar batas kelompok. Selain itu, biaya hidup setiap daerah berbeda. Pengeluaran Rp4 juta di Jakarta belum tentu memiliki daya beli yang sama dengan Rp4 juta di daerah lain. Karena itu, perbedaan kondisi antarwilayah juga penting diperhitungkan,” tegas Susilo.

Menurutnya, penggunaan deflator spasial dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperhitungkan perbedaan daya beli antarwilayah. Dengan pendekatan tersebut, pengukuran kondisi ekonomi diharapkan dapat lebih mencerminkan realitas kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah.

Desil Bukan Ukuran Tunggal Kesejahteraan

Susilo juga mengingatkan bahwa desil pada dasarnya menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya. Dengan demikian, angka desil tidak dapat secara langsung diterjemahkan sebagai ukuran absolut kekayaan atau kemiskinan sebuah keluarga.

“Desil menunjukkan posisi sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya, bukan menunjukkan seberapa kaya atau sejahtera keluarga tersebut. Misalnya, desil 10 berarti sebuah keluarga berada dalam kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Namun, masuk desil 10 tidak selalu berarti keluarga tersebut tergolong kaya seperti yang dibayangkan masyarakat,” jelasnya.

Dalam DTSEN, masyarakat memang dibagi ke dalam 10 kelompok dengan proporsi yang sama. Desil 1 menunjukkan 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 menunjukkan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok tersebut, menurut Susilo, tetap berpotensi menyederhanakan kondisi ekonomi yang sesungguhnya sangat beragam. Dua keluarga dengan kondisi hampir sama, misalnya, dapat masuk ke kelompok desil berbeda apabila posisinya berada di sekitar batas pemeringkatan.

Karena itu, Susilo mendorong agar penggunaan desil disesuaikan dengan tujuan kebijakan. Instrumen pengukuran untuk menentukan penerima bantuan sosial, misalnya, tidak selalu harus memiliki fungsi yang sama dengan instrumen untuk memetakan kesejahteraan masyarakat secara umum.

“Pengukuran harus disesuaikan dengan tujuannya. Satu instrumen tidak harus digunakan untuk semua kebutuhan. Yang penting adalah memastikan indikator yang digunakan benar-benar sesuai dengan tujuan kebijakan,” jelasnya.

Menurut Susilo, pemetaan kesejahteraan idealnya tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga pada satu waktu, tetapi juga mampu memberikan informasi mengenai tingkat kerentanan serta kemungkinan terjadinya perubahan kondisi keluarga.

Dengan pemutakhiran tersebut, data kesejahteraan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif. Pemerintah diharapkan dapat lebih tepat mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan intervensi sekaligus menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.

Bagi Susilo, desil tetap memiliki fungsi penting sebagai salah satu instrumen pemetaan kesejahteraan masyarakat. Namun, angka tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari informasi sosial ekonomi yang lebih luas.

“Desil adalah alat bantu penyaringan, bukan vonis,” pungkasnya. (lsi)

Sumber : Humas Umy