Kolaborasi BSKDN dan YNS: Memperluas Cakupan Review Program untuk Efektivitas Kebijakan Daerah

Selasa, 27 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Yayasan Nusantara Sejati (YNS) terus memperkuat kolaborasi dalam memperluas cakupan Review Program di berbagai daerah di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah daerah (Pemda) melalui evaluasi yang melibatkan masyarakat.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam mendorong Pemda untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat. “Ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk kita bisa berbagi informasi [mengenai Review Program], karena target kita ke depan mau melibatkan lebih banyak daerah dalam Program Review ini,” ungkapnya saat memimpin Rapat Kerja Sama dengan YNS di Video Conference Kantor BSKDN, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, Pemda perlu memahami pentingnya penerapan Review Program dalam menunjang kebijakan publik yang relevan dengan kondisi masyarakat. Program tersebut juga diyakini dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. “Kita perlu mengenalkan kepada daerah mengenai manfaat dari Review Program ini, ke depan ini akan sangat membantu pertumbuhan daerah secara signifikan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengungkapkan, Review Program telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah dan menunjukkan hasil yang positif. Adapun daerah tersebut meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Sinjai, dan Kota Surabaya. Ke depan, pihaknya bersama YNS meyakini penerapan Review Program di daerah akan memberikan dampak yang lebih luas, serta mencakup daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh oleh evaluasi kebijakan publik yang mendalam.

“Sekarang mari kita coba tindak lanjuti, setidak-tidaknya pasca-kegiatan kita di Jepang sekaligus tindak lanjut untuk penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama), dan sejumlah hal lainnya terkait perluasan Review Program di daerah,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan dari YNS Eka Toba Putra Simanjuntak mengatakan, implementasi Review Program di Indonesia merupakan proyek kerja sama dengan Koso Nippon dan telah diujicobakan pada sejumlah daerah di Indonesia. Melalui Review Program, Eka menegaskan, pihaknya berkomitmen mewujudkan kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan di daerah yang semakin baik.

“Kami melihat banyak sekali manfaat dari Review Program bagi pemerintah daerah, terutama untuk menghasilkan kebijakan yang inovatif dan solutif,” pungkasnya.(wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan, Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Negara Tetangga
Mendagri Sampaikan Capaian Kinerja Kemendagri hingga September 2026
Wamendagri Ribka Haluk Siap Kawal Pengalihan Tata Kelola PPPK Guru ke Pemerintah Pusat
Mendagri Tekankan Pentingnya Forum Reguler untuk Perkuat Kerja Sama Perbatasan
Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Perkuat Tata Kelola Pembangunan Berbasis Iklim
Kemkomdigi Minta Seluruh Operator Seluler Wajib Lindungi Hak Pelanggan Terkait Kuota Internet
Wamendagri Wiyagus Dorong Pemkot Magelang Perkuat Penanganan TB
Wamendagri Wiyagus Percepat Pembentukan Desa Siaga TBC di Kebumen

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 18:23 WIB

Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan, Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Negara Tetangga

Rabu, 16 September 2026 - 18:12 WIB

Mendagri Sampaikan Capaian Kinerja Kemendagri hingga September 2026

Rabu, 16 September 2026 - 16:36 WIB

Wamendagri Ribka Haluk Siap Kawal Pengalihan Tata Kelola PPPK Guru ke Pemerintah Pusat

Rabu, 16 September 2026 - 15:21 WIB

Mendagri Tekankan Pentingnya Forum Reguler untuk Perkuat Kerja Sama Perbatasan

Rabu, 16 September 2026 - 15:00 WIB

Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Perkuat Tata Kelola Pembangunan Berbasis Iklim

Berita Terbaru