JABAROKENEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendukung penguatan forum pertemuan secara berkala dengan negara-negara tetangga untuk membahas berbagai persoalan dan peluang kerja sama di kawasan perbatasan. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antarnegara, mengembangkan potensi ekonomi, serta menyelesaikan berbagai persoalan perbatasan secara bersama.
Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Indonesia Border Partnership Coffee Morning bersama duta besar dan delegasi dari negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia, yakni Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia, di Kantor BNPP, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Pertemuan yang mengusung tema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” tersebut juga menjadi kesempatan bagi BNPP untuk memperkenalkan peran dan mandatnya dalam menangani berbagai persoalan perbatasan.
“Poin yang paling penting dari pertemuan kita hari ini adalah memperkenalkan BNPP, dan juga untuk menginformasikan bahwa jika memiliki masalah perbatasan, silakan datang ke BNPP, karena ini adalah badan yang memiliki mandat dari pemerintah untuk mengatasi masalah perbatasan di Indonesia, dan terutamanya di negara-negara tetangga,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mencontohkan bahwa Indonesia pernah memiliki persoalan perbatasan dengan Malaysia dan Timor Leste yang kemudian dapat diselesaikan. Menurutnya, masing-masing negara memiliki iktikad baik untuk mengatasi persoalan melalui dialog dan pendekatan yang konstruktif.
Ia juga menilai Asia Tenggara beruntung menjadi kawasan yang relatif damai. Hampir tidak ada perang antarnegara di Asia Tenggara. Kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu kawasan yang relatif tenang di dunia dan dapat menjadi model bagi kawasan lainnya.
Di tengah kondisi tersebut, Mendagri melihat banyak peluang kerja sama yang dapat dikembangkan antarwilayah di kawasan perbatasan. Salah satunya melalui berbagai inisiatif koridor ekonomi yang menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Strategi pembagian wilayah pembangunan nasional diwujudkan melalui enam koridor ekonomi Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku. Pendekatan ini mengintegrasikan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata serta berkelanjutan di seluruh daerah.
“Hubungan ekonomi, perdagangan, hingga keamanan antarwilayah negara yang terlibat dapat memberikan keuntungan bersama. Saya berharap enam koridor dalam inisiatif kami ini bisa diterima oleh negara-negara tetangga demi kemakmuran saling menguntungkan,” ujarnya.
Untuk memastikan berbagai peluang tersebut dapat terus dikembangkan, Mendagri menekankan pentingnya membangun forum yang digelar secara reguler. Forum tersebut dapat mempertemukan pemerintah, perwakilan diplomatik, dan para pemangku kepentingan untuk bertukar pengalaman, menjajaki peluang ekonomi, membahas berbagai tantangan, serta mengembangkan kerja sama yang lebih konkret.
“Kita memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan, dan saya berharap perjumpaan ini akan berlanjut. Saya akan melakukannya mungkin setiap enam bulan, tapi jika Saudara memiliki masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbatasan, silakan hubungi saya, datang ke pejabat saya, atau saya akan datang ke pejabat Saudara, dan kita akan mengatasinya bersama,” pungkasnya.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
