Menko AHY: WTP Harus Jadi Pendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Berkualitas
JABAROKENEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sekadar capaian administratif, melainkan standar moral dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (5/8/2026).
Menko AHY menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan I BPK RI sekaligus Pelaksana Tugas Pimpinan IV BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi, serta seluruh jajaran pemeriksa BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan dan berbagai masukan strategis yang diberikan kepada Kemenko Infra. Menurutnya, proses pemeriksaan merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan sebuah standar moral, sebuah standar keuangan negara yang sejatinya harus kita capai. Jadikan ini sebagai penyemangat untuk terus memperbaiki diri,” ujar Menko AHY.
Menko AHY menjelaskan berbagai rekomendasi BPK menjadi momentum bagi Kemenko Infra untuk terus memperkuat good governance, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelayanan publik. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan guna memastikan tata kelola keuangan negara semakin baik.
Selain itu, Menko AHY menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran, terlebih di tengah tantangan global dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.
“Setiap rupiah bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan, melainkan benar-benar tepat sasaran,” tegas Menko AHY.
Menko AHY juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola keuangan dan sistem pengendalian intern, optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pelaksanaan kontrak. Menurutnya, keuangan negara berasal dari rakyat sehingga harus dikelola secara bertanggung jawab dan terbuka.
“Tata kelola keuangan ini adalah isu yang sensitif. Keuangan negara sejatinya bersumber dari rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui untuk apa keuangan negara ini digunakan,” kata Menko AHY.
Menko AHY menambahkan, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 memiliki arti penting karena menjadi tahun pertama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjalani pemeriksaan secara utuh selama satu tahun sejak pembentukannya. Ia berharap seluruh rekomendasi BPK menjadi pijakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sekaligus memperkuat budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.
Menutup sambutannya, Menko AHY mengajak seluruh jajaran Kemenko Infra untuk terus memperkuat komitmen dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tepat sasaran demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Menko AHY didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Ayodhia G. L. Kalake, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Odo R. M. Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Ronny Ariuly Hutahayan, Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, dan Merry Riana, Staf Ahli Menko Okto Irianto, Plt. Staf Ahli Menko/Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Andreas Dipi Patria, Inspektur Jalu Wredo, Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Agnes W., Sesdep I Raimundus Nggajo, Sesdep III Romi Firman, serta jajaran Kemenko Infra lainnya.
Sementara itu, dari BPK RI hadir Pimpinan I BPK RI sekaligus Pelaksana Tugas Pimpinan IV BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi, Direktur Pemeriksaan IV.B Padang Pamungkas, Direktur Pemeriksaan IV.A Iwan Gunawan, serta jajaran pemeriksa BPK RI.
Pada kesempatan tersebut, Menko AHY secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 dari BPK RI sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.(Lsi)
Sumber : KemenkoInfrastruktur
