JABAROKENEWS.COM, Mataram – Perhimpunan Intelektual Muda Jogja-Lombok (PIMDA-JOGLO) mendesak Gubernur Nusa Tenggara Barat menegakkan meritokrasi dalam penetapan tujuh calon Komisioner KPID NTB.
Desakan tersebut muncul menyusul polemik dugaan hubungan kekerabatan salah satu calon dengan Ketua Komisi I DPRD NTB yang menjadi perhatian publik.
Ketua PIMDA-JOGLO, Miharza Irfandi, menegaskan jabatan Komisioner KPID tidak boleh menjadi ruang pembagian kekuasaan berdasarkan kedekatan keluarga maupun kepentingan politik.
”Jangan sampai proses seleksi yang seharusnya menjadi ruang kompetisi gagasan, kapasitas, integritas, dan kompetensi justru berubah menjadi ruang kompromi kepentingan,” tegas Miharza.
Ia meminta Gubernur NTB berdiri tegak menjalankan prinsip meritokrasi, bukan mengakomodasi kepentingan politik ataupun hubungan kekerabatan dalam menentukan komisioner.
Menurut Miharza, KPID merupakan lembaga independen yang memiliki tanggung jawab strategis menjaga kualitas penyiaran dan melindungi kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, setiap calon komisioner harus melewati proses seleksi objektif dengan mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, integritas, serta kapasitas kepemimpinan.
PIMDA-JOGLO Soroti Dugaan Nepotisme
PIMDA-JOGLO secara terbuka menyatakan penolakan terhadap segala bentuk nepotisme dalam proses seleksi maupun penetapan Komisioner KPID NTB yang berlangsung.
Organisasi tersebut menilai dugaan hubungan keluarga antara salah satu calon dan Ketua Komisi I DPRD NTB perlu mendapatkan penjelasan.
”Yang kami persoalkan bukan hubungan keluarga sebagai fakta pribadi seseorang, melainkan potensi konflik kepentingan apabila hubungan tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Miharza menegaskan jabatan publik seharusnya diperoleh melalui kompetisi sehat, bukan karena latar belakang keluarga atau akses terhadap kekuasaan politik.
”Kami tantang, siap tidak ponakan Ketua Komisi I DPRD NTB ini diuji? Mari kita adu kapasitas dan kapabilitas,” tantangnya.
Ia juga meminta Gubernur NTB tidak tinggal diam menghadapi polemik tersebut dan segera membuktikan komitmen terhadap meritokrasi.
”Gubernur tidak boleh diam, penuhi janji meritokrasi itu,” tambah Miharza, menegaskan tuntutan organisasinya terhadap pemerintah provinsi.
Menurutnya, transparansi menjadi syarat penting agar masyarakat mengetahui bahwa seluruh calon mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama.
Gubernur Diminta Jamin Independensi KPID
PIMDA-JOGLO mengingatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPID NTB harus dibangun sejak proses seleksi, bukan sekadar melalui kinerja setelah pelantikan.
Apabila proses penetapan menimbulkan pertanyaan tanpa penjelasan memadai, legitimasi kelembagaan KPID berpotensi menghadapi persoalan kepercayaan publik.
Organisasi tersebut meminta Gubernur NTB memastikan tata kelola pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas, serta independensi kelembagaan.
KPID membutuhkan figur berintegritas, memahami regulasi penyiaran, berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital.
PIMDA-JOGLO kemudian menyampaikan tiga tuntutan utama sebagai sikap resmi dalam mengawal proses penetapan Komisioner KPID NTB.
Pertama, mendesak Gubernur NTB menjamin penerapan meritokrasi, transparansi, dan objektivitas dalam seluruh tahapan penetapan tujuh calon komisioner tersebut.
Kedua, menolak praktik nepotisme dan konflik kepentingan, termasuk dugaan pengaruh hubungan kekerabatan dalam proses pengambilan keputusan penetapan calon.
Ketiga, meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar, mekanisme, serta pertimbangan penetapan tujuh calon Komisioner KPID NTB.
”Jangan korbankan meritokrasi demi kepentingan segelintir orang. NTB membutuhkan Komisioner KPID yang lahir dari proses yang adil,” tegas Miharza.
Ia menambahkan, komisioner terpilih harus memiliki kapasitas, integritas, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat agar mampu menjaga independensi lembaga penyiaran.
”KPID NTB bukan milik kelompok politik, bukan milik keluarga pejabat, dan bukan pula ruang distribusi kekuasaan,” tandasnya.
Miharza memastikan PIMDA-JOGLO akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai tanggung jawab masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi dan independensi penyiaran.(waw)
