Ungkap Persoalan Urbanisasi, Mendagri Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Wujudkan Kota Cerdas
FAJARLAMPUNG.COM – Jimbaran, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, urbanisasi merupakan tantangan bagi semua negara di ASEAN. Hal ini diungkapkan Mendagri saat acara The 6th Annual Meeting of The ASEAN Smart Cities Network (ASCN) di Hotel Intercontinental, Jimbaran, Bali, Rabu (12/7/2023).
Dalam kesempatan ini, Mendagri memaparkan, berdasarkan sumber Statista pada Juli 2023 disebutkan persentase urbanisasi di semua negara secara global telah mencapai 57 persen. Bahkan, di Benua Amerika Utara memiliki persentase urbanisasi tertinggi, yakni sekitar 83 persen. Dirinya juga menambahkan saat ini urbanisasi telah menjadi fenomena utama dalam pembangunan perkotaan di seluruh dunia termasuk ASEAN.
“Urbanisasi menyebabkan kemacetan kota, polusi, kurangnya perumahan yang terjangkau dan ketimpangan sosial ekonomi,” ujarnya.
Melihat tingginya arus urbanisasi, Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan kota cerdas sesuai dengan tujuan utama ASCN, yaitu meningkatkan kehidupan warga perkotaan ASEAN. Hal ini mengingat peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh urbanisasi dan sistem digitalisasi yang cepat. “Teknologi informasi adalah kunci untuk menciptakan pelayanan perkotaan yang efektif dan efisien,” tegasnya.
Khusus untuk Indonesia, Mendagri menilai dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten sudah ada beberapa daerah yang menggunakan teknologi digital, termasuk penerapan digital secara menyeluruh pada pelayanan pemerintahan. Namun, masih ada beberapa daerah yang menggunakan pendekatan hybrid atau bahkan mayoritas masih mengandalkan cara manual.
Mendagri menambahkan, berdasarkan data Statista pada Juli 2023. Pada tahun 2022, pengguna internet Indonesia mencapai 224,01 juta atau 80,87 persen dari 277 juta penduduk. Karena itu, Indonesia harus bisa memperkuat pemerintahan dengan menggunakan teknologi digital melalui kota cerdas, serta pemerintahan perdesaan yang cerdas.
Guna mencapai hal tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Hal itu di antaranya meningkatkan anggaran dan membangun infrastruktur, mengubah budaya masyarakat, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta menentukan platform digital teknis.
Sumber : Puspen Kemendagri
