JABAROKENEWS.COM, Jakarta — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga (31/8/26) tetap kuat dan kredibel. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan pendapatan negara, realisasi belanja yang terus berjalan, serta defisit yang masih terkendali.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, pengelolaan APBN terus diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian, mendorong aktivitas ekonomi dan investasi, melindungi masyarakat, serta mendukung agenda pembangunan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta pada Jumat (18/9/2026). Ia menyebut kinerja APBN hingga akhir Agustus masih berada pada jalur yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track,” ujar Suahasil.
Kemenkeu mencatat realisasi pendapatan negara hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp2.055,6 triliun, atau sekitar 65 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh beberapa komponen penerimaan. Penerimaan pajak mencapai Rp1.409,0 triliun atau tumbuh 24,1 persen secara tahunan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun, tumbuh 7,8 persen.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp435,1 triliun, dengan pertumbuhan mencapai 41,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kinerja penerimaan tersebut turut didukung aktivitas sejumlah sektor ekonomi utama. Penerimaan pajak dari sektor perdagangan tumbuh 41,2 persen, pertambangan 44,0 persen, dan industri pengolahan 25,4 persen.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara hingga akhir Agustus mencapai Rp2.295,7 triliun, atau sekitar 59,7 persen dari pagu APBN. Belanja tersebut tumbuh 17,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1.791,5 triliun. Di dalamnya terdapat Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp912,4 triliun, yang tumbuh 33 persen secara tahunan.
Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp879,1 triliun. Adapun Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp504,3 triliun atau 72,8 persen dari target APBN.
Kemenkeu menegaskan percepatan belanja tetap perlu dilakukan dengan memperhatikan efisiensi, ketepatan sasaran, produktivitas, dan manfaat bagi masyarakat.
Dari sisi keseimbangan fiskal, defisit APBN hingga 31 Agustus 2026 tercatat Rp240,1 triliun, atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pada saat yang sama, keseimbangan primer APBN masih mencatat surplus sebesar Rp154,0 triliun. Kemenkeu menilai kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesinambungan fiskal.
Selain menjaga stabilitas fiskal, Kemenkeu menekankan bahwa APBN tetap menjalankan fungsi perlindungan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan antara lain melalui subsidi dan kompensasi, perlindungan sosial, dukungan terhadap daya beli, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi,” kata Suahasil.
Menurutnya, pelaksanaan fungsi perlindungan tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kredibilitas APBN. Pendapatan negara perlu terus diperkuat, sementara belanja harus semakin efektif, produktif, dan efisien.
Kinerja fiskal tersebut berlangsung di tengah perekonomian nasional yang tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Semester I 2026 tercatat 5,45 persen, ditopang permintaan domestik yang tetap terjaga.
Di sektor eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada Januari–Juli 2026 mencatat surplus USD3,7 miliar. Sementara itu, inflasi Agustus 2026 tercatat 3,19 persen secara tahunan, dengan inflasi inti sebesar 2,92 persen.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari lingkungan ekonomi yang terus dipantau pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal.
Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mendukung investasi dan pembangunan prioritas, sekaligus mempertahankan kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
Kemenkeu menegaskan penguatan pendapatan, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan defisit secara sehat dan terkendali menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. (Aga)
